TOTABUAN.CO BOLMONG – PT Kawasan Industri Mongondow (KIMONG) terus menunjukan keseriusan untuk berinvestasi di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).
Seperti contoh, kendati pabrik belum didirikan, namun kantor PT KIMONG telah disiapkan.
“Lihat saja bentuk keseriusan PT KIMONG untuk berinvestasi di Bolmong. Mereka berani mendirikan kantor di Lolak,” ujar Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow.
Menurut Bupati, warga di Sulut khusunya di Kabupaten Bolmong harus bersyukur dengan hadirnya Investasi besar yang ada di kawasan Indonesia Timur.
Salah satunya adalah PT Kawasan Industri Mongondow (KIM) yang merupakan anak perusahan dari PT Paramount Group.
Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow yakin, selangkah lagi PT KIMONG akan beroperasi Cuma karena terkendala pandemi Covid-19.
Beberapa kali pengendali PT Parmount Elizabeth Sindoro telah melihat langsung kondisi pelabuhan Labuan Uki, runway Bandara Loloda Lolak, pesisir Pantai Lolak serta lahan Agrinas.
Pada pertemuan lalu antara Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow dengan Elizabeth dihadiri Mayjen (Purn) Glenny Kairupan. Pertemuan itu, rupanya membahas rencana beroperasinya PT KIMONG di Bolmong.
Kedatangan Elizabeth Sindoro bukan kali pertama berkunjung ke Bolmong. Sebab diketahui sudah beberapa kali sudah melihat lebih jauh luas wilayah di Bolaang Mongondow Raya (BMR) dengan menggunakan pesawat pribadi. Bahkan sudah berkunjung ke Desa Insil untuk melihat potensi Holtikultura dan objek wisata di sana.
Bupati mengaku bangga karena investasi yang masuk di Sulut khususnya di Bolmong senilai 150 triliun yang akan dibangun di atas lahan 1500 hektare.
Direncanakan ada ratusan pabrik akan dibangun dan diperkirakan menyerap 33 ribu tenaga kerja. Pabrik yang dibangun diprediksi bakal mendorong ekonomi kawasan. “Saya ingin agar Bolmong jadi daerah industri,” kata Yasti.
Masuknya PT KIMONG akan bergerak untuk mengolah bahan baku. Ada juga bergerak dibidang tekstil, properti dan lainnya.
Soal pesimesnya pihak lain itu dikarenakan mereka tidak memahami dan tidak tahu lebih jelas perencanaan dan konsep yang telah disiapkan pemerintah pusat dan provinsi.
Menurut YSM, pembangunan yang masuk dalam agenda pembangunan nasional, wajib dari Bappenas. Dia mencontohkan pembangunan Jalan Tol Bandara Lalow, Waduk Pindol, sekalipun demikian, sangat tergantung political will dan diskresi pemerintah pusat.
Selain itu butuh jaringan dan lobby untuk mempercepat pembangunan yang sudah masuk blueprint Bappenas. Banyak program strategis yang sudah masuk blue print yang tidak jalan. Bahkan ada yang sudah jalan harus berhenti total sampai ada pemberitahuan lanjutan. Contoh beberapa proyek besar yang sudah runing, tapi harus berhenti total karena sumber pendanaan pemerintah belum memadai.
Lebh jauh YSM mengatakan, kawasan industri Batang dan kawasan industri Subang awalnya juga tidak masuk dalam RPJMD Jabar dan Jateng dengan dana 150 triliun milik investor. Logikannya, terserah investor dia mau tanamkan dimana. Dalam posisi itu, pemerintah hanya fasilitator plus memastikan kemudahan penanam modal masuk lancar tanpa birokrasi dan refulasi berbelit-belit. Apalagi sekarang semua perizinan satu pintu di bawah BKPM.
Terkait RPJMN kata YSM, memang perlu pembahasan Bappenas.Akan tetapi itu terkait rencana pembangunan strategis yang direncanakan oleh pemerintah pusat karena terkait dengan pembiayaan dalam pos APBN.
“Nah, investasi ini kan yang punya duit adalah swasta. Cuma jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu yang belum dipahami betul,” sentil YSM.
Namun menurutnya semua bisa lihat sejak awal bahwa PT KIMONG punya kantor perwakilan yang representatif di Lolak ibu kota kabupaten Bolmong, tandasnya. (*)
