TOTABUAN.CO BOLMONG – Lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) keluarkan surat mosi tidak percaya atas sikap Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling.
Lima fraksi itu, yakni Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PKS dan Fraksi Pembangunan Demokrat.
Surat yang dilayangkan lima fraksi itu sekaligus membubuhkan tanda tangan dan meminta PDI Perjuangan Sulut untuk mengganti posisinya sebagai pimpinan DPRD.
Seperti dikutip komentaren.net, alasan meminta PDI Perjuangan untuk menggantikan posisi Welty sebagai Ketua DPRD, karena dinilai tidak mampu dalam menterjemahkan posisinya sebagai speech of parlement di lembaga. Sikap Ketua DPRD Bolmong juga memperlihatkan upaya untuk membenturkan dengan eksekutif, dengan mengabaikan tahapan pelaksanaan reses pada masa sidang 1 tahun 2021.
Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD Bolmong Supandri Damogalad, akibat dari sikap ketua DPRD Bolmong Welty Komaling yang mengulur masa sidang reses pertama tahun anggaran 2021, sehingga terjadi keterlambatan.
Atas sikap Ketua DPRD Bolmong ini, berakibat kepada anggota DPRD yang akan turun menyerap aspirasi kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban secara politis. Padahal kata dia, 31 Maret batas akhir Pemkab Bolmong untuk menginput pokok pikiran DPRD atas hasil reses yang telah dilakukan.
“Tapi sampai hari ini, belum ada tanda-tanda dan sikap yang ditunjukan Welty Komaling sebagai Ketua DPRD,” ucapnya.
Pokok pikiran yang akan diinput nanti untuk rencana pada 2022, merupakan hasil serap aspirasi yang dilakukan.
Hal inilah yang membuat lima fraksi di DPRD secara tegas mengambil sikap memberikan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, yang telah diiteken 17 anggota DPRD Bolmong.
Ketua Fraksi Nasdem Masri Daeng Masenge menambahkan, Ketua DPRD Bolmong terkesan tidak mengindahkan agenda reses. Bahkan pihak eksekutif tinggal memberikan batas waktu memasukkan pokir 30 Maret.
“Ini bisa dibilang sudah terlambat. Pokok pikiran hasil reses kita ditunggu hanya sampai 30 Maret,” ujarnya.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani ikut menanggapi sikap politis PDI Perjuangan itu. Dia mengatakan, akan tetap melaksanakan reses meski belum ada kemauan dari Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling.
“Ini bentuk pertanggung jawaban anggota DPRD di daerah pemilihan dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan. Jika tidak dilaksanakan maka sama halnya kita tidak ada kerja untuk rakyat. Sementara kita dipilih untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama di Dapil sendiri,” ucapnya.
Terpisah Sekretaris DPRD Bolmong Yahya Fasa mengaku, anggaran reses masa sidang satu telah ditata di APBD tahun 2021. Bahkan secara administrasi lewat Sekretariat DPRD telah memfasilitasi pelaksanaan reses anggota DPRD.
Kendati demikian, Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling menuturkan, kegiatan reses ada mekanismenya. Menurutnya semua anggota DPRD mempunyai hak untuk melakukan reses.
Welty mengaku, Sekretariat DPRD belum bisa menyediakan anggaran untuk reses, karena proses administrasi.
“Kita tau bersama di DPRD dan seluruh Pemkab Bolmong baru mau jalan,” kata Komaling.
Ia menyebut, para anggotanya itu ngotot minggu ini sudah harus melakukan reses. Setelah dikonfirmasi ke Sekretariat DPRD kalau anggaran untuk reses sudah tersedia, saat ini masih dalam proses.
Selain itu kata dia, reses masa sidang satu, sudah berbenturan dengan bimtek internal partai di Jakarta.
“Saya sampaikan ke mereka, kita agendakan reses supaya tidak berbenturan dengan acara partai, karena kami masih akan ke luar daerah, nanti kita agendakan setelah kami pulang,” tuturnya.
Welty menyampaikan jika Jumat pekan ini, DPRD akan melaksanakan Banmus, dan akan mendelegasikan siapa pimpinan Banmus.
“Karena Banmus itu tidak bisa diambil alih. Kalau saya tidak ada, saya bisa delegasikan ke wakil ketua, itupun wakil ketua belum bersedia,” katanya.
Welty mengaku biaya reses lumayan besar. Sehingga sambil menunggu proses pencairan dana untuk turun menyerap asppirasi masyarakat.
Welty juga mengaku tidak pernah ada niat untuk membenturkan dua lembaga hanya karena keterlambatan kegiatan reses.
“Mana mungkin saya pimpinan lembaga kemudian membenturkan anggota. Intinya, reses tetap kita laksanakan, tapi kita menunggu anggaran,” tutupnya.(*)
Berita ini sudah tayang di komentaren.net dengan judul Dinilai Hambat Reses, Ketua DPRD Bolmong Diminta Diganti
