TOTABUAN.CO BOLMONG—Keterlibatan kaum perempuan pada pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang dilaksanakan oleh pemerintah, pihak swasta dan masyarakat masih sangat tergantung dari peran serta laki-laki. Pada kenyataannya, keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan masih belum optimal bila dibandingkan dengan kaum laki-laki.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Ashari Sugeha saat membuka sosialisasi pengarusutamaan gender yang dilaksanakan Bagian Adimintrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bolmong Kamis (2/6).
“Pelaksanakan pengarusutamaan Gender sebagai salah satu strategi menuju tercapainya kesetaraan dan keadilan gender. Ini merupakan tujuan di ear millennium,” kata Ashari.
Ashari menambahkan kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu dari program Millenium Development Goal’s.
Ia mencontohkan program kesetraan gender yakni untuk Pemberdayaan Perempuan disemua sektor kegiatan pembangunan guna menghilangkan ketimpangan gender.
“Termasuk proporsional kursi di DPR atau DPRD yang Diduduki Perempuan,” kata Ashari.
Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Bolmng Ahmad Jani Mamonto mengatakan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.
“Dalam peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pentingnya mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan dan Penganggaranya,” kaya Jani.
Kegiatan tersebut ikuti oleh seluruh SKPD dilingkup Pemkab Bolmong dengan pemateri Sekda Bolmong Ashari Sugeha, Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Djek Damopolii, Asisten Administrasi Umum Ulfa Paputungan, MM. (**)