TOTABUAN.CO BOLMONG – Sejak ditetapkan status darurat Covid-19 pada Februari lalu, para tenaga medis yang ada di lingkungan Pemkab Bolaang Mongondow dikerahkan sebagai petugas terdepan. Namun sayangnya, mereka belum menerima insentif karena sedang dalam tahap verifikasi.
Kepala Dinas Kesehatan Bolmong dr Erman Paputungan mengaku, dalam waktu dekat insentif para tenaga medis yang bertugas akan dibayarkan. Namun, sedang dalam tahap verifikasi. Seperti jam kerja, surat keputusan (SK) rincian pembayaran.
“Jadi kita masih melakukan verifikasi pembayaran insentif bagi para tenaga medis,” kata dr Erman Kamis 18 Juni 2020.
Dia menjelaskan, pembayaran insentif tenaga medis harus berdasarkan aturan dan mekanisme. Sebab, dalam pengajuan insentif tersebut harus melalui tahapan dan kajian yang nantinya diverifikasi oleh bagian hukum hingga Badan Keuangan Daerah (BKD).
“Makanya, kita belum mengajukan pembayaran insentif ke BKD, karena masih diverifkasi,” ucapnya.
Meski insentif belum dibayar, namun sudah menjadi tugas dan tanggungjawab para tenaga medis dalam bertugas dalam penanganan wabah Covid-19.
“Bukan disengaja. Tapi, kita harus sesuai aturan dan mekanisme dalam pembayaran insentif para tenaga medis. Kalau sudah selesai diverifikasi, langsung diajukan untuk pembayaran insentif,” tuturnya.
Kepala bidang SDK Dinkes Bolmong Lucky Rumopa menambahkan, jumlah para tenaga medis yang bertugas dalam penanganan Covid-19 yakni, 14 dokter umum ASN dan 11 tenaga kontrak, dan 2 dokter gigi. Sedangkan, untuk perawat ASN berjumlah 211 dan 14 perawat kontrak, bidan ASN berjumlah 131, bidang kontrak 19. Sementara tenaga kesehatan lainnya berjumlah 88 orang, kontrak 48. Selain itu, di Puskesmas tenaga Dinkes dari berbagai profesi 52 orang. “Jika dijumlahkan untuk tenaga ASN 495 dan kontrak 94, sehingga totalnya ada 589 tenaga medis yang terlibat langsung dalam tugas. Tapi, jumlah itu di luar yang berada di rumah sakit Datoe Binangkang,” jelas Lucky.
Kepala BKD Bolmong Rio Lombone mengatakan, pembayaran insentif bagi para tenaga medis tergantung dari pengajuan instansi terkait.
“Untuk pembayaran tergantung pengajuan. Jika sudah ada langsung diproses,” kata Rio. (*)
