TOTABUAN.CO BOLMONG – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan, akan segera menggelar lelang jabatan untuk 13 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) dalam waktu dekat ini.
Hal itu dikatakan YSM julukan Yasti Soepredjo Mokoagow, usai melantik sejumlah pejabat Kamis (1/4).
“Ada 13 jabatan yang akan dilelang dalam waktu dekat. Tapi saya prioritaskan bagi pejabat yang menduduki jabatan eselon tiga,” ucap YSM saat diwawancarai wartawan.
Peluang itu diberikan kepada mereka yang menduduki jabatan seperti kepala bagian, Camat, sekretaris dinas atau badan serta kepala seksi atau kepala bidang. YSM mengingatkan, saat ini adalah era kompetensi dan bukan mengandalkan kedekatan atau relasi.
“Siapa saja yang menduduki jatan eselon III silahkan mendaftar,” ucapnya.
Pada pelantikan dan pengambilan sumpah janji yang dilaksanakan di Pendopo kantor Bupati itu, tercatat ada 18 pejabat eselon II, 22 pejabat eselon III dan 40 pejabat eselon IV.
Para pejabat eselon dua yang dilantik itu, beberapa diantaranya berpindah tepat, namun ada juga yang masih dipertahankan di jabatan lama. 18 pejabat eselon II itu yang dilantik itu, merupakan hasil penilaian atas asesment yang dilakukan Februari lalu. Sedangkan untuk pejabat eselon III mereka mendapat promosi jabatan, dan ada juga yang mendapat Punishment atau hukuman.
Menurut YSM dalam waktu dekat, tim dari Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP) akan segera melakukan konsultasi ke KASN dalam rangka persiapan seleksi lelang jabatan.
Dari 13 jabatan yang akan dilelang itu, salah satunya adalah jabatan kepala dinas Komunikasi dan Informastika yang sebelumnya dijabat Parman Ginano.
Parman saat ini dilantik sebagia Kepala Dinas Perikanan menggantikan Wahyudin Gonibala. Sedangkan Wahyudin dilantik sebagai Camat Sangtombolang.
Untuk 13 jabatan tinggi pratama yang akan dilelang itu, yakni Dinas Pariwisata, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perkebunan, Dinas Kominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pol-PP, Dinas Kependudukan dan Capil, Badan Keuangan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan dan Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa. (*)