TOTABUAN.CO BOLMONG – Rencana rolling dan pelantikan pejabat eselon II hasil lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dilingkungan Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) terus dimatangkan. Bahkan hasil assessment itu telah mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Berbagai spekulasi mulai muncul, siapa pejabat yang akan dilantik Pejabat Pembina Kepegaiwaian (PPK) yang tidak lain adalah Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow.
Ada 18 jabatan yang dilelang pada gelombang pertama ini. Setiap jabatan, terterah tiga nama yang nantinya akan dipilih satu oleh Bupati sebagai User.
Tidak sedikit para pejabat yang masuk tiga besar harap-harap cemas. Ada juga yang terlihat tenang, namun tidak sedikit pula yang sibuk mencari informasi tentang waktu pelantikan itu.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang, pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan sedang dipersiapkan. Sebab hasil lelang telah mendapat rekomendasi dari KASN.
“Untuk pelantikan sedang dalam persiapan,” ujar Sekda Bolmong Tahlis Gallang ketika dikonfirmasi Selasa 23 Juli 2019.
Kendati tidak membeberkan waktu pelaksanaan pelantikan, namun dipastikan hari H dalam waktu tidak terlalu lama.
“Pokoknya tunggu saja. Semua menunggu waktu yang tepat oleh Ibu Bupati,” papar Papa Ain sapaan akrab Sekda.
Roling pejabat eselon II hasil lelang jabatan dilingkungan Pemkab Bolmong ini, menjadi waktu yang paling dinanti. Sebab roling dan pelantikan ini yang pertama hasil lelang jabatan. Mereka akan menduduki kursi pimpinan OPD sebagai pejabat definitif.
Dari 18 jabatan yang dilelang itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ada juga Dinas Perikanan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketahanan Pangan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. (**)
