TOTABUAN.CO BOLMONG — Ini sekedar mengingatkan kembali soal bagi – bagi dana hibah di masa pemerintahan Pj Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit. Tidak sedikit uang rakyat yang digelontorkan untuk membiayai jalannya pemerintahan, termasuk kegiatan istri dan anaknya.
Sebagai Pj Bupati, Limi tentu mengakomodir apa yang menjadi permintaan lewat anggaran belanja daerah.
Tidak muluk muluk, pasca Istrinya dilantik sebagai Ketua PAUD Bolmong, Limi menggelontorkan dan 500 juta rupiah. Dana yang bersumber dari APBD itu, digunakan Ny Iryanti Uswanas Mokodompit sebagai Ketua TP PKK.
Di tahun yang sama, 500 juta rupiah juga digelontorkan Limi Mokodompit. Dana itu diberikan dan kemudian dikelolah anaknya Feramitha Tiffani Mokodompit yang baru terpilih sebagai Ketua KNPI Bolmong.
Dana setengah miliar itu diberikan, agar supaya anaknya bisa sukses menjalankan kerja kerja program kepemudaan yang membawahi sejumlah OKP.
Memang kondisi APBD Bolmong waktu itu, sempat goyang. Tingginya belanja hibah, membuat kebutuhan infrastruktur, harus diabaikan dulu.
Padahal sebelumnya, Limi sudah mendapatkan dana hibah. Hibah yang diterima Limi pada 2022 lalu, berjumlah 3 Miliar rupiah. Dana itu juga bersumber dari APBD Bolmong. Saat itu, Limi baru terpilih sebagai Ketua KONI Bolmong.
Hibah KONI Bolmong sempat menjadi isu hangat.Maraknya laporan terkait penggunaan dana, para pimpinan OPD Bolmong tak luput dari pemeriksaan pihak Kejaksaan. Padahal saat pelaksanaan Porprov, setiap kepala OPD, justru yang banyak mengeluarkan biaya pribadj, untuk membiayai setiap pelaksanaan cabang olahraga.
Seiring berjalannya waktu, tim BPK mulai mengaudit penggunaan dana dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban tim disetiap cabang olahraga (Cabor). Mulai dari honor, sewa kendaraan, sewa tempat tinggal, sewa gedung hingga makan minum hingga open seremoni sampai penutupan kegiatan.
Mereka yang terlibat sebagai pengurus KONI dan cabang olahraga, diperiksa tim BPK. Bahkan membuat pernyataan melalui rekaman video ke tim BPK RI Perwakilan Sulut. Anehnya ada yang tidak pernah menerima honor, tapi dalam laporan dicatat sebagai penerima. (*)
