TOTABUAN.CO BOLMONG — Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi moment bagi fraksi-fraksi di DPRD untuk menyampaikan masukan kepada Penjabat Bupati dr Jusnan Calamento Mokoginta.
Tercatat ada tiga fraksi yang menyampaikan masukan terkait persoalan, hingga kebijakan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya yang dinilai tidak memberikan nilai tambah bagi daerah.
Salah satunya yang disampaikan Ketua Fraksi NasDem Masri Daneg Masengi terkait jumlah staf khusus yang mencapai 35 orang.
Menurutnya, pengangkatan para staf khusus, tidak melihat dari sisi kualitas dan kuantitas.
Ia menilai pengangkatan jumlah staf khusus, tidak mempertimbangkan kondisi APBD dan lebih melihat kepada kepentingan sesuatu.
“Kami minta Penjabat Bupati untuk mengkaji kembali soal jumlah staf khusus. Baik dari kualitas maupun kuantitas,” kata Masri.
Fraksi NasDem menilai, bahwa kinerja staf khusus bupati, selain tidak maksimal, juga terlalu gemuk dan membebani APBD.
Masri juga menyentil terkait terkatung-katungnya SK PPPK yang hingga kini belum selesai.
“Satu lagi Pak Penjabat Bupati, bahwa hingga saat ini, SK PPPK Bolmong belum diserahkan. Ini juga patut dipertanyakan,” kata Masri.
Pj Bupati Bolaang Mongondow dr Jusnan Calamento Mokoginta mengatakan, akan siap meneri masukan dari anggota DPRD sebagai bahan perbaikan di masa kepemimpinannya.
Jusnan mengatakan akan merapatkan terkait jumlah staf khusus di Pemkab Bolaang Mongondow.
Jusnan mengatakan, pengalaman sebagai Sekretaris Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, hanya dibatasi 10 staf khusus.
“Tentu akan kita rapatkan lagi. Pengalaman saya selaku TAPD di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, hanya 10 orang staf khusus,” katanya.
“Masukan dari fraksi NasDem ini akan menjadi atensi untuk menjadi bahan pertimbangkan. Dari jumlah staf khusus yang ada, baiknya dirampingkan. Begitu juga soal SK PPPK, akan tetap ditindak lanjuti,” sambungnya.
Selain Fraksi NasDem juga masukan datang dari Fraksi PKB dan PKS. Ketua fraksi PKB Supandri Damogalad menyoroti soal pelayanan Rumah Sakit Datoe Binangkang.
Supandri meminta agar ada perhatian serius dari pemerinah terkait pelayanan publik. Hal ini menyusul peristiwa meninggalnya bayi berumur tiga bulan saat dirawat di rumah sakit tersebut.
Ketua Fraksi PKS Mohamad Syahrudon Mokoagow juga meminta agar tapal batas antara Bolming Bolsel agar diseriusi. Sebab dampak dari ketidak seriusan pemerintah menyebabkan Kabupaten Bolaang Mongondow alami kerugian terkait royalti yang diterima dari pihak JRBM. (*)
