TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU—Pengumuman hasil seleksi honor kategori dua (K2) Jumat (13/2) se Sulut banyak menimbulkan protes. Di lima kabupaten se Bolang Mongondow Raya misalnya, banyak nama bermunculan dan dinyatakan lulus, padahal mereka tidak pernah bertugas sebagai honor, baik itu sebagai guru, atau bertugas di dinas badan.
“ Yang disesalkan, ada guru yang sudah berpuluh tahun mengabdi sebagai tenaga honor namun tidak dinyatakan lulus hanya karena persoalan tes. Kedua, kalau ada asumsi banyak honor siluman yang lulus, berarti ada indikasi tidak ketidakberesan yang terjadi di dinas badan. Nah ini DPRD dan pemerintah harus merespon jika ada laporan seperti ini,” kata Anggota DPRD Bolmong Ahmad Mokoagow saat dikonfirmasi Minggu (16/2).
Dia menyayangkan sikap kementrian pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi ( Kemenpan RB) yang tidak melakukan kajian secara matang untuk pengumuman tersebut. Alasanya, karena pengumuman tidak diterangkan soal passing grade, serta tidak mencantumkan tempat honor itu tersebut bertugas. Sehingga pemerintah daerah yang menanggung protes akibat dari ketidak beresan seperti ini.
“ Ini sudah terjadi. Namun kalau saya melihat dengan asumsi banyaknya honor siluman yang lulus, berarti kita harus buktikan lagi apa oknum tersebut benar bertugas sebagai honor, bahkan kalau perlu SK pengangkatan harus juga ,
Dia sendiri mengakui belum menerima laporan soal itu. Namun, jika ada, DPRD merespon untuk menerima laporan dan siap untuk menindak lanjuti hal itu.
Di Bolmong, ada tiga puluh lebih nama honor siluman ditemukan. Mereka dinyatakan lulus, tetapi tidak pernah bertugas di dinas badan, bahkan tidak pernah bertugas sebagai guru.
Editor Hasdy Fattah
