TOTABUAN.CO BOLMONG–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Kamis (18/8/2016) menggelar rapat paripurna pembahasan Rancangan Perda Inisitiaf (Ranperda). Tiga Raperda itu yakni Ranperda tata cara pengadaan barang dan jasa di desa, Ranperda tentang pembentukan peraturan daerah Pemkab Bolmong, dan Ranperda tentang penanggulangan bencana.
Menurut Penjabat Bupati Bolmong Adrianus Nixon Watung, selaku pemerintah, sangat berterima kasih dengan hadirnya tiga Ranperda meski baru sebatas rancangan dan masih melalui pembahasan pada tahap selanjutnya.
“Tentang tiga Ranperda inisiatif DPRD, tentu Pemkab akan memberikan masukan tentang maksud dan tujuan. Yakni, Ranperda inisiatif DPRD tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa, mengacu pada peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 13 tahun 2013, tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa, sehingga hasil pengadaan barang dan jasa tersebut dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Bupati.
Selain itu lanjut Bupati, Ranperda inisiatif DPRD tentang pembentukan peraturan daerah Bolmong, memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan, sehingga terwujud peraturan daerah yang memiliki kejelasan tujuan dan dapat dilaksanakan, serta berdaya guna dan berhasil guna. Ranperda inisiatif DPRD tentang penanggulangan bencana, merupakan pedoman dan arahan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana, terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. Ketiga Ranperda inisiatif DPRD tersebut, sangatlah tepat untuk dijadikan landasan dan acuan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Bolmong. Dimana berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah, yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. (**)
