TOTABUAN.CO BOLMONG — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Dinas Sosial mulai melaksanakan sosialisasi resmi terkait proses rekrutmen Sekolah Rakyat (SR) bagi tahun ajaran 2026. Program pendidikan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini tidak tersentuh sistem pendidikan formal.
Pada tahap awal, sosialisasi dipusatkan di lima kecamatan, yakni Kecamatan Lolak, Bolaang, Bolaang Timur, Bilalang, dan Lolayan. Kecamatan Lolak menjadi lokasi pertama pelaksanaan sosialisasi yang digelar pada Senin (24/11).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow, Erni Mokoginta, menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat cukup tinggi sejak hari pertama pelaksanaan.
“Hari ini kami mulai sosialisasi di Kecamatan Lolak, dan alhamdulillah respon masyarakat sangat baik,” ujar Erni.
Rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat tahun 2026 secara khusus menyasar kelompok anak rentan yang membutuhkan dukungan akses pendidikan. Di antaranya Anak putus sekolah, Anak yatim piatu, Anak terlantar dan Anak dari keluarga kurang mampu.
Untuk memastikan penerima tepat manfaat, syarat utama pendaftaran adalah calon peserta harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendataan tersebut menjadi acuan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai sasaran dan terukur.
Erni menegaskan bahwa SR bukan sekadar lembaga pendidikan biasa, melainkan wadah intervensi negara terhadap anak-anak yang terpinggirkan dan kehilangan akses belajar.
Salah satu poin penting dalam pelaksanaan program ini adalah pembangunan gedung Sekolah Rakyat. Pemerintah telah menetapkan lokasi pembangunan di Desa Langagon, Kecamatan Bolaang. Lahan yang disiapkan memiliki luas hampir delapan hektare dan akan dikembangkan menjadi kawasan pendidikan terpadu.
Pembangunan fisik gedung SR akan mulai dilaksanakan pada bulan Desember melalui pembiayaan yang dikucurkan pemerintah pusat. Total anggaran yang disiapkan diperkirakan mencapai Rp450 miliar, termasuk Rp50 miliar yang dialokasikan khusus untuk pengadaan sarana prasarana dan mobiler sekolah.
“Anggaran pembangunan yang disiapkan kurang lebih sebesar Rp450 miliar, dan dari jumlah tersebut sekitar Rp50 miliar digunakan untuk mobiler,” jelas Erni.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi salah satu daerah yang berhasil membawa dan merealisasikan program ini melalui komunikasi dan pengajuan yang dilakukan oleh Bupati Yusra Alhabsyi dan Wakil Bupati Dony Lumenta.
Bagi pemerintah daerah, kehadiran Sekolah Rakyat bukan hanya soal gedung atau penerimaan siswa, tetapi tonggak percepatan pembangunan kualitas generasi muda di daerah.
Dengan dimulainya sosialisasi tahap awal ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memahami tujuan, mekanisme seleksi, serta peluang yang diberikan program Sekolah Rakyat bagi anak-anak di wilayah Bolaang Mongondow khususnya mereka yang selama ini belum memiliki kesempatan merasakan bangku pendidikan yang layak. (*)
