TOTABUAN.CO BOLMONG— Pihak KPU Provinsi terus memonitoring jalannya tahappan Pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Bahkan sebelum penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pihak KPU Provisni meminta rasionalisasi anggaran.
Ketua KPU Bolmong Fahmi Gobel mengatakan, KPU Sulut melalui Koordinator Wilayah (Korwil) Bolmong, Zulkifli Golonggom Rabu (11/5) telah menghubunginya dan memberi arahan agar KPU Bolmong, melakukan rasionalisasi lagi dana Pilkada.
“Tujuannya agar jumlah yang tertera dalam NPHD antara KPU dan pihak Pemkab, bukan karena hasil lobi, tapi karena kebutuhan Pilkada.Ini untuk menghindari anggapan publik,” kata Fahmi.
Fahmi menambahkan, KPU Bolmong dalam pengajuan anggaran sudah dikaji dan disesuaikan dengan peraturan berlaku. Bahkan, hampir setiap hari masih dipelototi item anggaran, jangan sampai ada kesan jumlah itu hanya untuk kegiatan yang tidak bermanfaat.
“Kami upayakan setiap mata anggaran outputnya jelas,” katanya.
Pihak KPU Bolmng bersama KPU Provinsi lanjutnya akan duduk bersama dan melihat lagi anggaran yang sudah ada. Sehingga, KPU Provinsi akan memberikan masukan terkait dengan kegiatan penyelenggaraan Pilkada 2017.
“Apabila ada yang masih kurang tentu akan mendapat arahan dari pihak KPU Provinsi,” jelasnya.
Diketahui, jumlah dana Pilkada yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bolmong 2016 yakni Rp 19 Miliar. Sementara, kebutuhan anggaran Pilkada Bolmong sekitara Rp 27 M. Sesuai revisi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) KPU Bolmong, dari Rp 30 M yang sudah diusulankan sebelumnya ke Pemkab. (Has)
