TOTABUAN. CO BOLMONG —Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yusra Alhabsyi, secara resmi menutup rangkaian kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026, yang berlangsung di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Jumat (6/2).
Kegiatan yang digelar selama dua hari, sejak 5 hingga 6 Februari 2026, ini menjadi momentum strategis bagi Pemka Bolmong dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok dan tantangan inflasi ke depan.
Penutupan kegiatan tersebut menandai komitmen Pemkab Bolmong dalam menindaklanjuti hasil pembahasan HLM TPID, yang sebelumnya memaparkan kondisi inflasi Sulawesi Utara, potensi ketahanan pangan daerah, serta strategi pengendalian inflasi menjelang Bulan Ramadan dan Idulfitri 2026.
Dalam forum ini, kapasitas dan pemahaman anggota TPID Bolmong diperkuat melalui sesi capacity building yang bertujuan meningkatkan kemampuan analisis, perumusan kebijakan, serta koordinasi pelaksanaan program pengendalian inflasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Sejalan dengan pemaparan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara dalam HLM, Bolmong dinilai memiliki peran strategis sebagai salah satu sentra produksi pangan, khususnya beras dan hortikultura. Oleh karena itu, penguatan TPID menjadi kunci dalam memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi pangan di tingkat lokal maupun regional.
Bupati Yusra Alhabsyi menegaskan bahwa hasil pertemuan ini harus diimplementasikan secara konkret melalui penguatan kerja sama antar daerah, optimalisasi peran TPID, serta sinergi dengan Bank Indonesia, Bulog, dan aparat terkait.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga ekspektasi harga dan stabilitas ekonomi daerah.
Dengan berakhirnya rangkaian HLM dan Capacity Building TPID Tahun 2026 ini, Pemkab Bolmong berharap seluruh rekomendasi dan strategi yang telah dirumuskan dapat segera diimplementasikan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
