TOTABUAN.CO BOLMONG – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yusra Alhabsyi bersamansejumlah pimpinan OPD melakukan kunjungan ke PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM), Rabu (1/10/2025).
Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari peristiwa banjir lumpur yang terjadi beberapa waktu.
Peristiwa itu menyebabkan puluhan rumah warga tergenang lumpur, lahan pertanian rusak, serta aktivitas masyarakat terganggu.
Bupati Yusra Alhabsyi, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa membiarkan persoalan ini terus berlarut. Menurutnya, banjir lumpur yang berulang kali terjadi bukanlah kejadian alamiah semata, melainkan ada kaitannya dengan aktivitas perusahan.
“Aktivitas pertambangan jelas memberi dampak besar terhadap lingkungan. Harusnya sebelum menambang, perusahaan sudah menyiapkan jalur aliran sungai yang memadai. Kalau jalurnya diperbesar, air hujan bisa tertampung. Tapi faktanya, setiap kali hujan deras, banjir lumpur selalu terjadi,” ujar Bupati Yusra dengan tegas.
Ia menambahkan, akibat dari kondisi ini, lahan sawah yang sebelumnya masih produktif kini tidak lagi bisa ditanami karena tertimbun material lumpur.
“Ini kerugian nyata yang dialami masyarakat. Petani sawah kehilangan sumber penghidupan mereka,” lanjutnya.
Bupati Yusra secara gamblang menilai bahwa PT JRBM tidak bisa lepas tangan. Menurutnya, meskipun pihak perusahaan sering menyatakan bahwa banjir lumpur tidak ada hubungannya dengan kegiatan tambang, fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
“Setiap terjadi banjir, volume lumpur bertambah. Itu bukan kebetulan. Perusahaan harus jujur mengakui tanggung jawabnya,” tegasnya.
Selain itu, Yusra juga mengingatkan kembali soal janji perusahaan terkait penyediaan air bersih untuk masyarakat terdampak.
“Janji itu belum ditepati. Bagaimana mungkin masyarakat yang sudah dirugikan masih harus menunggu kepastian dari perusahaan sebesar JRBM?” sindirnya.
Menurut keterangan warga, banjir memang pernah terjadi sebelumnya, namun tidak separah dan sesering beberapa tahun terakhir. Bupati Yusra menyebutkan, hal itu disebabkan karena kawasan gunung di sekitar tambang kini semakin gundul. Material tambang yang tersisa ikut terbawa air hujan, masuk ke aliran sungai, hingga akhirnya meluap ke pemukiman warga.
“Perbandingan mudahnya ada di Desa Tanoyan. Di sana juga ada aktivitas tambang, tapi tidak pernah terjadi banjir lumpur sebesar ini. Itu menunjukkan bahwa masalah ada pada pengelolaan lingkungan JRBM yang tidak dilakukan dengan baik,” jelasnya.
Untuk memastikan kebenaran fakta di lapangan, Pemkab Bolmong sudah mengambil sampel air dari sungai hingga sumur warga, serta sampel tanah dari lokasi pemukiman yang terdampak. Hasil uji laboratorium nantinya akan menjadi dasar kuat pemerintah dalam menuntut tanggung jawab perusahaan.
“Kami tidak mau hanya berbicara tanpa data. Bukti ilmiah akan kami pegang agar perusahaan tidak bisa lagi mengelak,” kata Yusra.
Bupati tetap mendorong agar PT JRBM benar-benar serius membenahi tata kelola lingkungannya.
“Perusahaan harus segera membuat langkah mitigasi. Jalur sungai diperbesar, sedimentasi dibersihkan, dan tanggul diperkuat. Selain itu, hak-hak masyarakat juga harus dipenuhi, terutama soal air bersih dan pemulihan lahan yang rusak,” pinta Yusra.
Menurutnya, kerjasama yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan menjadi kunci agar masalah ini tidak terus berulang.
“Tujuannya bukan untuk saling menyalahkan, tapi mencari solusi. Namun perusahaan tidak boleh terus-menerus menghindar. Tanggung jawab harus ditunaikan,” tegasnya.
Di akhir kunjungannya, Bupati Yusra memberikan peringatan keras kepada PT JRBM. Ia menegaskan, jika perusahaan tidak segera mengambil langkah nyata, maka Pemkab Bolmong akan menempuh jalur lebih tegas sesuai aturan yang berlaku.
“Banjir lumpur ini bukan sekadar musibah. Ini akibat kelalaian yang harus diperbaiki. Kami ingin masyarakat aman, lingkungan terjaga, dan aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan. Jika perusahaan menutup mata, maka pemerintah tidak akan tinggal diam,” tandasnya. (*)
