TOTABUAN.CO BOLMONG–Bupati Bolaang Mongondow Hi Salihi Mokodongan berkesempatan hadir dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan di Hotel Magna ,kota Gorontalo, Rabu (10/6).
Rakor tersebut bertajuk ‘monitoring dan evaluasi gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indonesia sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan’.
Agenda terkait dengan nota kesepakatan rencana aksi bersama , tentang gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indonesia, yang telah di tandatangani oleh 20 kementrian, 7 lembaga dan 34 propinsi, di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2015 lalu.
Rakor dihadiri oleh Pimpinan KPK Zulkarnain, Dirjen Perkebunan, Dirjen Mineral dan Batubara, Wakil gubernur dan kepala daerah dari 4 propinsi yakni Sulut, Sulbar, Gorontalo serta Maluku Utara, kepala SKPD terkait dari masing-masing kabupaten kota.
Bupati usai kegiatan mengatakan akan merespon positif hasil hasil pembicaraan dalam rakor tersebut dan akan disosialisasikan terutama terkait izin usaha pertambangan (IUP) dan perluasan areal perkebunan dan pertanian melalui mekanisme perencanaan RTRW di daerah .
Sementara pimpinan KPK Zulkarnain mengatakan, KPK melakukan sosialisasi dan kampanye dan koordinasi terkait sektor pertambangan dan perkebunan sebagai upaya perbaikan sistem untuk mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel yang dipergunakan sebesar besarnya demi kemakmuran masyarakat.(**)
