TOTABUAN.CO BOLMONG – Situasi politik nasional dalam beberapa pekan terakhir diwarnai dengan meningkatnya isu demonstrasi. Riuh informasi yang beredar, terutama melalui media sosial, ikut memunculkan kekhawatiran masyarakat akan potensi perpecahan.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mengambil langkah cepat. Bupati Bolmong, Yusra Alhabsyi, mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta lebih selektif dalam menerima informasi.
“Mari kita semua selektif dalam menerima informasi, terutama yang berpotensi memecah belah masyarakat. Jangan mudah terpancing oleh isu yang tidak jelas kebenarannya. Yang utama adalah menjaga keamanan dan kedamaian daerah kita tercinta,” ujar Bupati Yusra, Senin 1 Seprember 2024.
Imbauan Bupati Yusra sejalan dengan arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, melalui surat resmi bernomor 100.2.2.3/25.8752/SEKR-DPMDD tertanggal 30 Agustus 2025, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah.
Surat yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota di Sulut itu memuat tiga instruksi utama. Pertama, lurah, kepala desa, pendamping desa, dan pendamping lokal desa diminta aktif memonitor kegiatan masyarakat agar tetap terjaga suasana kondusif penuh kekeluargaan.
Kedua, Dinas PMD kabupaten/kota diarahkan untuk mengimbau pemerintah desa dan kelurahan supaya terus membuka ruang musyawarah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Ketiga, pemerintah desa dan kelurahan diminta memperkuat koordinasi dengan aparat kepolisian serta TNI terdekat guna memberikan edukasi positif dan mencegah gesekan sosial.
Menurut Mailangkay, langkah tersebut merupakan ikhtiar bersama dalam meredam potensi konflik sekaligus memperkuat tradisi musyawarah sebagai jalan penyelesaian masalah.
“Kuncinya adalah sinergi. Pemerintah, aparat, dan masyarakat harus berjalan seiring menjaga kedamaian,” tegasnya.
Respon cepat pemerintah daerah dan provinsi ini diapresiasi tokoh masyarakat Bolmong. Mereka menilai bahwa upaya menjaga stabilitas harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat.
“Bolmong memiliki tradisi gotong royong dan persaudaraan yang kuat. Itu harus kita rawat agar tidak mudah tergerus isu-isu yang menyesatkan,” ungkap salah satu tokoh adat.
Di tengah riuh isu nasional, imbauan Bupati Bolmong yang diperkuat arahan Wakil Gubernur Sulut menjadi pesan jelas bahwa persatuan dan keamanan adalah prioritas utama. Koordinasi lintas sektor, edukasi, dan musyawarah diyakini menjadi fondasi agar Bolmong tetap aman, damai, dan kondusif. (*)
