TOTABUAN.CO BOLMONG — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan perkembangan inflasi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Januari 2026 yang tercatat sebesar 0,67 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 3,04 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Informasi tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Kamis (5/2).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Dony Lumenta, perwakilan Bulog, jajaran Polres, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
HLM TPID tersebut berfokus itu pada evaluasi perkembangan harga komoditas strategis serta langkah-langkah pengendalian inflasi di wilayah Sulawesi Utara khususnya dinKabuoaten Bolaang Mongondow (Bolmong).
Direktur Deputi Bank Indonesia Perwakilan Sulut Renol Asri, menjelaskan bahwa inflasi bulanan Sulut pada Januari 2026 terutama didorong oleh kenaikan harga tomat akibat terbatasnya produksi yang dipengaruhi curah hujan tinggi.
“Tekanan inflasi tersebut tertahan oleh penurunan harga cabai rawit, seiring meningkatnya pasokan dari Gorontalo, Makassar, serta daerah sentra produksi di Sulut,” ungkap Renold.
Ia juga memaparkan bahwa kondisi inflasi antar kabupaten dan kota di Sulut menunjukkan variasi. Minahasa Utara mencatat inflasi sebesar 0,79 persen (mtm) dan 4,05 persen (yoy), Kota Manado sebesar 0,94 persen (mtm) dan 1,66 persen (yoy), serta Minahasa Selatan sebesar 0,37 persen (mtm) dan 0,99 persen (yoy). Sementara itu, Kota Kotamobagu mencatatkan deflasi sebesar 0,12 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 2,92 persen (yoy). Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya pasokan cabai rawit dari Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Selatan.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Direktur BI Perwakilan Sulut, Sigit Setiawan, mengungkapkan potensi besar Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai sentra produksi beras di Sulut. Potensi tersebut didukung oleh kepadatan penduduk yang relatif rendah, yakni sekitar 89 jiwa per kilometer persegi, kondisi lahan dan iklim yang mendukung, serta produksi beras yang melampaui kebutuhan konsumsi daerah.
“Kami mendorong penguatan kerja sama antar daerah (KAD) agar distribusi beras dari Bolmong dapat menjangkau daerah-daerah yang mengalami defisit,” ujarnya.
Sejumlah rekomendasi strategis pun disampaikan, antara lain perluasan KAD beras dengan kabupaten dan kota defisit, perbaikan pencatatan arus keluar beras, serta fasilitasi distribusi hingga peluang ekspor.
Selain itu, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2026 dengan tema “Sinergi Ketahanan Pangan (SIGAP)” diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan lumbung pangan dan sentra produksi daerah.
Program unggulan GNPIP meliputi peningkatan produktivitas, penguatan ketahanan pangan, kerja sama antar daerah, fasilitasi distribusi, operasi pasar murah, digitalisasi data pangan, serta penguatan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.
Diketahui, kerja sama antar daerah telah dilaksanakan sejak 2024 hingga 2025, antara lain KAD beras Bolmong dengan Kabupaten Talaud, Sangihe, Minahasa, Bolaang Mongondow Timur (Boltim), dan Sitaro, serta KAD hortikultura antara Minahasa Utara dan Minahasa Selatan.
Sinergi antara TPID Bolmong dan Bank Indonesia terus diperkuat dengan berpedoman pada empat pilar utama pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan, tidak hanya di Kabupaten Bolaang Mongondow, tetapi juga di Sulawesi Utara secara keseluruhan.
Wakil Bupati Bolmong Dony Lumenta, menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang secara konsisten memberikan dukungan dan langkah-langkah solutif dalam menjaga stabilitas harga di daerah.
Menurutnya, peran aktif BI sangat penting dalam mengantisipasi potensi lonjakan harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang Bulan Ramadan dan Idulfitri 2026, yang biasanya diiringi dengan peningkatan konsumsi masyarakat.
Dony menegaskan, sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, TPID, serta seluruh pemangku kepentingan terkait harus terus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia menilai berbagai program yang telah dijalankan, mulai dari kerja sama antar daerah, penguatan distribusi pangan, hingga pelaksanaan operasi pasar, merupakan langkah strategis yang berdampak langsung pada keterjangkauan harga di tingkat masyarakat.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung upaya pengendalian inflasi melalui penguatan ketahanan pangan daerah, optimalisasi peran TPID, serta peningkatan koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Ia juga berharap, melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia, stabilitas harga pangan dapat terus terjaga sehingga daya beli masyarakat tetap terlindungi, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (*)
