TOTABUAN.CO BOLMONG — Hingga kini gaji PPK dan PPS yang tersebar di 15 kecamatan, 200 desa dan 2 kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) belum dibayarkan. Hal ini membuat sekretariat bersama jajaran KPU Bolmong putar otak untuk mencari tambahan dana sebesar 1.5 Miliar.
Dana sebesar 1.5 Miliar itu, untuk penambahan anggaran pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Pengajuan penambahan anggaran ini untuk membayar honor PPK dan PPS Bolmong Januari 2025.
Pengajuan penambahan anggaran ini sudah dilakukan melalui KPU Provinsi.
“Iya kami sedang melakukan pengajuan penambahan anggaran dikarenakan kita kekurangan anggaran untuk pembayaran honor PPK dan PPS untuk pembayaran Januari 2025,” kata Ketua KPU Bolmong Afif Zuhri.
Afif menjelaskan bahwa dalam pengajuan tersebut pihaknya meminta penambahan sekitar Rp 1,5 Milyar dari total yang akan dibayarkan sebesar Rp 1,7 Miliar.
Bila pengajuan penambahan anggaran ini diterima, baru pembayaran honor PPK dan PPS akan diproses.
“Pastinya kita tunggu penambahan anggarannya kalau sudah ada baru kita proses kan,” jelasnya.
Pada Pilkada Bolmong tahun 2024 KPU Bolmong mendapat hibah dari pemkab Bolmong sebesar Rp 42 Miliar.
Dengan rincian sebanyak 1.332 petugas pemilu, yang terdiri dari PPK, PPS, dan sekretariat, belum menerima honor mereka untuk bulan Januari 2025 meski pilkada telah selesai.
Dari data yang diketahui, rincian pembayaran honor dibagi dari honor PPK: Rp2.000.000 per bulan (75 orang) → Rp150.000.000 per bulan. Honor PPS: Rp1.500.000 per bulan (606 orang) → Rp909.000.000 per bulan.
Honor Sekretaris PPK: Rp1.800.000 per bulan (45 orang) → Rp81.000.000 per bulan dan Honor Sekretaris PPS: Rp1.200.000 per bulan (606 orang) → Rp727.200.000 per bulan.
Jika ditotal, dana yang belum diterima oleh PPK, PPS, dan sekretariat untuk bulan Januari 2025 saja sudah mencapai Rp1,86 miliar. (*)
