TOTABUAN.CO BOLMONG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus memperkuat peran dan kapasitasnya sebagai lembaga pengawasan penyelenggara Pemilu. Upaya itu ditunjukkan melalui kegiatan diskusi publik bertajuk Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan, yang digelar di Hotel FThree, Kotamobagu, Senin (13/10/2025).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Menguatkan Bawaslu sebagai Pilar Mewujudkan Demokrasi yang Berintegritas di Kabupaten Bolaang Mongondow.” Diskusi dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Bolmong, Radikal Mokodompit, dan menghadirkan narasumber Arya Bima dari Komisi II DPR RI lewat zoom.
Turut hadir dalam kegiatan itu Komisioner Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh, KPU Bolmong, perwakilan Kesbangpol, unsur Kepolisian dan Kejaksaan, serta pengurus partai politik, organisasi masyarakat (Ormas), dan sejumlah elemen masyarakat.
Dalam pemaparannya, Anggota Komisi II DPR RI, Bima Arya, menegaskan bahwa keberadaan Bawaslu menjadi salah satu elemen kunci dalam memastikan kualitas demokrasi. Menurutnya, lembaga pengawas Pemilu tidak hanya bertugas menindak pelanggaran, tetapi juga berperan besar dalam mencegah lahirnya praktik politik yang mencederai keadilan dan integritas Pemilu.
“Bawaslu harus makin berwibawa, makin bertaring, dan semakin menunjukkan diri sebagai lembaga yang diharapkan menjaga demokrasi ke depan. Menjaga kemurnian suara rakyat adalah tugas utama yang tidak bisa ditawar,” tegas Bima Arya.
Ia menambahkan, pengawasan Pemilu tidak cukup hanya dilakukan secara prosedural, tetapi juga harus berlandaskan etika politik dan integritas kelembagaan. Dengan demikian, kehadiran Bawaslu dalam setiap tahapan politik mampu memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai amanat konstitusi — jujur, adil, dan bebas dari intervensi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bolmong Radikal Mokodompit dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu. Menurutnya, tantangan pengawasan Pemilu di era digital dan politik elektoral yang semakin kompleks menuntut Bawaslu agar terus beradaptasi dan meningkatkan profesionalitas.
“Kami berkomitmen membangun kelembagaan yang solid, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika politik di daerah. Bawaslu harus hadir bukan sekadar sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengawal demokrasi,” ujar Radikal.
Radikal juga menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat. Kolaborasi antara Bawaslu, KPU, aparat penegak hukum, serta partai politik dan masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam menciptakan Pemilu yang kredibel dan berkeadilan.
Diskusi publik ini menjadi wadah untuk berbagi gagasan dan memperdalam pemahaman tentang pentingnya peran pengawasan dalam proses demokrasi. Sejumlah peserta memberikan pandangan terkait upaya memperkuat mekanisme pengawasan partisipatif, edukasi politik, serta strategi menghadapi potensi pelanggaran pada Pilkada mendatang.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Bolmong meneguhkan komitmennya untuk terus memperkuat kelembagaan, memperluas jaringan pengawasan berbasis masyarakat, dan menjaga agar setiap proses politik berlangsung secara terbuka, transparan, dan akuntabel.
Bawaslu Bolmong menilai, demokrasi yang berintegritas tidak lahir dari sistem semata, melainkan dari kesadaran bersama seluruh elemen bangsa bahwa suara rakyat adalah mandat tertinggi yang harus dijaga. (*)
