TOTABUAN.CO BOLMONG– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bolaang Mongondow memberikan bimbingan teknik (Bimtek) kepada 200 sekretaris desa (sekdes). Bimtek yang dilaksanakan di ruang Ball Room Paloko Hotel Sutan Raja Kotamobagu dibuka Asisten I Pemkab Bolmong Christofel Kamasaan.
Kamasaan saat membacakan sambutan Bupati menyampaikan, desa adalah ujung tombak pemerintahan yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
Sebagai memiliki posisi yang penting dan strategis, desa juga sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga untuk dapat menjalankan peran tersebut secara efektif dan efisien, diperlukan adanya pengembangan dan peningkatan pengetahuan aparatur pemerintah desa, yang sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat.
“Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa, perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa, karena tuntutan pelayanan dari masyarakat kepada pemerintah saat ini. Semakin hari semakin beragam dan kompleks,” katanya Rabu 3 Mei 2017.
Untuk mengantisipasi dan mengakomodir aspirasi masyarakat tersebut, aparatur pemerintah desa dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kompetensi, pengetahuan serta wawasannya, sehingga dapat menguasai tugas-tugas aparatur pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui pelaksanaan Bimtek ini kata Chris, kiranya para sekdes dapat memahami dengan baik manajemen pemerintahan desa dalam aspek perencanaan, pengawasan, kelembagaan dan keuangan desa, serta laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk nantinya diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di desa dapat terlaksana dengan baik.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Albert Tangkere mengatakan tujuan pelaksanaan bimtek ini untuk meningkatkan pelayanan prima terhadapa masyarakat. Selain itu meningkatkan pemahaman tentang administrasi dan pengelolaan keuangan desa. (**)
