TOTABUAN.CO BOLMONG — Akhir Mei 2025, Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yusra Alhabsyi dan Wakil Bupati Dony Lumenta usai menapaki program kerja 100 hari dimasa kepemimpinan mereka.
Waktu yang singkat ini, menjadi panggung bagi keduanya untuk menunjukkan arah kebijakan, konsistensi visi, dan kapasitas eksekusi kepala daerah.
Bagi pasangan Yusra-Dony, 100 hari pertama bukan hanya deretan janji, tetapi juga rentetan langkah kongkret yang mulai mengubah wajah pelayanan publik di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Periode singkat ini kerap dianggap sekedar simbol. Tapi di tangan Yusra-Dony, 100 hari kerja menjelma menjadi dasar utama untuk meletakkan pondasi perubahan Bolaang Mongondow Maju dan Sejahterah.
Tak menunggu angin politik berhembus. Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto 20 Februari 2025 lalu, keduanya langsung menjalani masa retreat di Akademi Militer Magelang. Ini bukan hanya sebagai bentuk pembinaan kepemimpinan, tetapi ruang refleksi sebelum melangkah jauh ke tengah belantara persoalan di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Dari Lolak Ibu kota kabupaten, mereka mulai menyusun kerangka pembangunan lima tahun ke depan. Kerangka itu tentu diklaim berpihak pada pelayanan dasar. Mulai pendidikan, kesehatan, dan reformasi birokrasi untuk pelayanan publik serta pengembangan UMKM dan pengentasan kemiskinan.
Kegelisahan Yusra sangat nampak. Dia tidak hanya duduk di tempat. Ia terbang ke Jakarta untuk menjajaki peluang dan mengetuk pintu-pintu ruang kerja menteri.
Sebab Ia sadar bahwa pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow tidak bisa hanya mengandalkan APBD semata.
Disejumlah kesempatan, Yusra menyatakan komitmen awal yang menjadi sorotan publik, yakni pendidikan dan kesehatan gratis serta pelayanan publik. Kebijakan ini bukan sekadar jargon.
Pemkab Bolmong langsung action. Dua bus yang digunakan ASN, dikembalikan fungsinya untuk mengangkut siswa yang tinggal jauh dari sekolah. Tentu ini meringan beban bagi orang tua siswa.
Begitu juga di bidang kesehatan. Ia memastikan pelayanan kesehatan gratis, bukan hanya milik warga yang tinggal di ibukota, melainkan harus dirasakan masyarakat hingga di pelosok.
Sebab pemikir besar, tidak selalu berteriak di atas panggung, melainkan berada di samping mereka yang sedang berjuang.
“Pendidikan adalah hak, bukan beban,” tegas Yusra.
Usulan untuk universitas dan sekolah rakyat juga menjadi bukti bagi Yusra -Dony, yang komit terhadap dunia pendidikan. Lobi di Kementerian sosial, berbuah manis. Saat ini lahan seluas 9 hektar sudah siap untuk dibangun sekolah rakyat program prioritas Presiden Prabowo.
Begitu juga dengan rencana pembangunan universitas. Yusra-Dony mampu meyakinkan Pemprov Sulut lewat Gubernur Yulius Selvanus Komaling untuk datang meninjau lokasi yang siap dihibahkan.
Di sektor kesehatan, Pemkab Bolmong ambil langkah berani di tengah efisiensi. Lewat kebijakannya, lima ribu warga masuk jaminan kesehatan yang dicover lewat APBD. Begitu juga lobi lewat Menteri Sosial. Yusra berhasil bawa pulang bantuan sekaligus membuka jalan bagi setiap warga Bolaang Mongondow untuk mendapat layanan kesehatan tanpa biaya. Ada 4.400 jiwa dapat tanggungan kesehatan dari pemerinfah lewat BPJS.
Yusra menyadari pentingnya pencegahan penyakit. Pemerintah daerah memfasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis di berbagai puskesmas. Fokusnya pada penyakit-penyakit non-menular. Yusra sadar bahwa kesehatan bukan hanya soal pengobatan, tapi soal bagaimana membangun sistem deteksi dan antisipasi dini.
Untuk mendukung program jangka menengah, Yusra-Dony mulai membenahi birokrasi. Sebanyak 512 orang menerima SK. Terdiri dari PPPK jurusan tehnis 257 orang, guru 75 orang dan kesehatan 72 orang. Dan 108 orang merupakan dari jalur CPNS.
Mereka diharapkan mengisi kekosongan dan memperkuat pelayanan publik yang selama ini tersendat.
Namun reformasi tak cukup hanya dengan rekrutmen. Yusra menerapkan disiplin lewat sistem aplikasi dengan menggunakan fake GPS. Sistem ini diharapkan kedisiplinan ASN bisa meningkat demi pelayanan publik yang lebih maksimal.
“Pelayanan publik tidak bisa kita tawarkan setengah-setengah. ASN harus disiplin, harus hadir, harus melayani,” kata Yusra.
Pendekatan cepat dan humanis menjadi wajah baru pemerintahan Yusra – Dony.
Langkah ini memberi sinyal kuat terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan tata kelolah keuangan daerah yang transparan.
Lebih dari sekadar kerja-kerja teknokratis, gaya kepemimpinan Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta menonjol karena pendekatan langsung.
Mereka turun ke lapangan, mendengar keluhan warga, dan meresponsnya dengan tindakan, bukan hanya retorika. Tentu, 100 hari tidak menyelesaikan semuanya. Tapi publik dapat menilai bahwa kepemimpinan Yusra Dony dibangun di atas niat serius, rencana jelas, dan kerja nyata.
Tentu, program 100 hari ini memberi harapan bahwa di Bolaang Mongondow masih bisa berjalan beriringan.
Yusra-Dony berkomitmen, masa ini sebagai fase menata dasar. Berikutnya, akan masuk ke fase eksekusi dan perluasan program prioritas, dengan fokus pada infrastrusktur, pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan pembangunan lainnya.(*)
