Jokowi Gandeng KPK Pantau Penggunan Dana Desa

TOTABUAN.CO—Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala desa agar menggunakan dana desa dengan baik karena bisa berujung menjadi tersangka korupsi. Dana desa tersebut harus digunakan untuk pembangunan desa.

“Saya titip Rp 60 triliun itu bukan uang sedikit, bisa menjadikan desa lebih baik, tapi juga bisa menjadikan kepala desa itu menjadi tersangka kalau tidak cara-cara pengelolaannya baik,” kata Jokowi saat membuka acara rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah di Istana Negara, seperti dikutip Tempo.co Kamis (18/5)

Acara itu dihadiri kepala desa maupun bupati dari 13 kabupaten di seluruh Indonesia. Jokowi mengaku senang kepala desa dan bupati yang dianggap berhasil mengelola dana desa diundang ke Istana.

Menurut Jokowi, dana desa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada 2015, anggaran dana desa adalah Rp 20 triliun, pada 2016 Rp 47 triliun, dan pada 2017 Rp 60 triliun. “Meloncat sangat besar sekali, tapi hati-hati mengelola uang sebesar ini juga tidak gampang,” kata Jokowi.

Dia menekankan agar dana desa benar-benar digunakan dan diawasi dengan baik. Tujuannya adalah agar penggunaan dana desa menghasilkan output dan outcome yang baik. Dengan alasan itu, pemerintah membuat aplikasi sistem keuangan desa (Siskudes) agar pelaporan penggunaan dana desa menjadi lebih sederhana.

Jokowi membandingkan laporan dana desa sebelum adanya Siskudes. Sebelumnya, pelaporan dana desa sangat ruwet. Ini membuat kepala desa justru lebih sibuk membuat laporan ketimbang mengurus desa mereka.

“Buat aplikasi tata kelola keuangan desa yang sederhana, sehingga cepet gampang buatnya. Jangan berlembar-lembar, berlapis lapis, yang paling penting sederhana tapi gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diawasi. Prinsip disitu. Enggak usah laporan bertumpuk-tumpuk, tapi duitnya juga hilang,” kata Jokowi.

Jokowi menyatakan tidak akan ragu menindak tegas mereka yang menyelewengkan dana desa. Jokowi bahkan mengajak KPK saat meninjau hasil pembangunan dari dana desa itu.

“Saya nanti ke desa bapak-bapak tidak sendirian lho. Saya bawa KPK,” ujar Jokowi.

Karena itu, tegas Jokowi, penggunaan dana desa harus melibatkan seluruh warga dan transparan. Setiap warga berhak tahu jumlah dana yang diterima desa mereka dan digunakan untuk apa.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah berkali-kali berkunjung ke desa dan menanyakan perkembangan dana desa yang digunakan di tempat mereka tinggal. Hanya saja, masih banyak tidak tahu tentang dana desa.

“Saya harapkan aparat kita awasi, dana-dana anggaran-anggaran, tidak hanya dana desa, seluruh anggaran yang sudah kita keluarkan di APBN kita, di APBD kita sehingga betul-betul bermanfaat bagi rakyat,” pungkas manan Gubernur DKI ini.(**)