TOTABUAN.CO BOLMONG — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun angggaran 2021 Rabu 22 April 2020.
Kegiatan yang dibuka Bupati Bolong Yasti Soepredjo Mokoagow itu, dihadiri Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk, Sekretaris Daerah Tahlis Gallang, para asisten, para pimpinan OPD dengan menerapkan protokoler kesehatan. Namun Musrenbang RKPD tahun ini, dilaksanakan dengan Video Confrence bersama jajaran DPRD dan Forkopimda dengan mengedepankan protokoler kesehatan di acara tersebut.
Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang RKPD ini merupakan tindak lanjut dari Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Menurut Bupati, bahwa proses penganggaran tetap berorientasi pada kepentingan rakyat dan prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Selain itu kata Bupati, Musrenbang ini merupakan momen strategis dalam upaya menyusun prioritas pembangunan tahun anggaran 2021, selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.
Selain itu lanjut Bupati, hasil yang telah dicapai dalam tahun anggaran 2019 lalu, dengan mempertimbangkan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020 ini, serta target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bolmong tahun 2017–2022.
Musrenbang RKPD 2021 ini mengangkat tema “Pemantapan Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata Terhadap Perekonomian Regional dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat”.
Pada tahun 2021 nanti adalah tahun keempat pelaksanaan RPJMD tahun 2017-2022 dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Bolmong, berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2017. Untuk itu, penyusunan program dan kegiatan pembangunan, harus sesuai dengan upaya pencapaian visi dan misi pembangunan di daerah.
Skala prioritas program dan kegiatan pada 2021 mendatang, tetap mengacu pada agenda pembangunan daerah, sekaligus mencermati perkembangan ekonomi nasional, terutama yang terkait dengan upaya efisiensi anggaran. Selain itu mensinkronisasi program dan kegiatan melalui mekanisme perencanaan sektoral dan teritorial dengan baik. Yaitu melalui integrasi hasil musrenbang kecamatan ke dalam program kerja perangkat daerah.
Bupati juga meminta agar tertib administrasi perencanaan melalui optimalisasi pencapaian indikator sasaran, yang bermuara pada target akhir perencanaan jangka menengah daerah.
“Dengan melaksanakan beberapa poin yang telah saya sampaikan tadi, maka melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2021 kali ini, saya berharap dapat menjadi media interaktif bagi segenap pemangku kepentingan di daerah ini, untuk merumuskan berbagai program dan kegiatan, serta membangun komitmen bersama dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya akan menghasilkan dokumen RKPD Bolmong tahun 2021, yang mampu menjawab permasalahan yang ada, serta menyentuh dan mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat Bolmong.
Bupati menyampaikan, bahwa saat ini telah mewabah Covid-19, namun tidak mengurangi keseriusan Pemkab dalam melaksanakan perencanaan pembangunan melalui musrenbang dan diharapkan menjadi media inspiratif bagi segenap stakeholder untuk mendukung kegiatan maupun program untuk anggaran ditahun berikutnya,” kata Bupati.
Dirinya juga meminta Pimpinan OPD, Camat dan seluruh elemen masyarakat agar terus bersungguh-sungguh untuk mewujudkan komitmen yang telah dibangun bersama dengan memperhatikan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.
Mengakhiri sambutannya, Bupati menghimbau seluruh OPD dan ASN di lingkungan Pemkab Bolmong untuk berperan aktif dalam membantu Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid 19 dengan mentaati imbauan pemerintah.
Kepala Bappeda Bolmong Yarlis Awaludin Hatam mengatakan, bahwa Musrenbang ini bertujuan membahas dan menyepakati Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Musrenbang yang telah dilaksanakan mulai dari tingkat Desa.
“Setelah ini kita lakukan pembahasan melalui komisi yang akan kita bentuk dan metodenya secara online atau grup WhatApp. Didalamnya kita bahas mulai dari rencana kegiatan tahun depan, target, volume kegiatan, dan capaian kegiatan sesuai visi dan misi yang tertuamg dalam RPJMD 2017-2022,” katanya.
Kegiatan Musrenbang ini turut diikuti oleh, Bappeda Provinsi Sulut, para pimpinan DPRD Bolmong, Fokopimda, langsung dari ruang kerja masing-masing.
Sampaikan LKPJ Melalui Video Confrence
Usai melaksanakan Musrenbang RKPD, Bupati Bolmong Yasti Soepredjoo Mokoagow bersama Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk melanjutkan dengan Paripurna LKPJ tahun anggaran 2019 melalui Video Confrence.
Rapat paripurna yang dilaksanakan itu berbedah dari sebelumnya karena dampak Pandemi Covid-19 yakni dilakukan secara daring melalui Video Conference beserta unsur pemerintah daerah Bolmong bersama, Forkopimda. Hal itu sebagai bentuk protokol kesehatan.
Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling para anggota DPRD lainnya hadir dalam rapat paripurna itu di gedung DPRD. Sementara Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow dan wakil Bupati bersama jajaran berada di Kantor Bupati bersama dengan jajaran pejabat lainnya dengan melalui video Confrence.
Dalam paripurna penyampaian LKPJ tahun anggaran 2019, Bupati mengatakan, tingkat perekonomian Kabupaten Bolmong terus mengalami peningakatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 ekonimo Bolmong tumbuh sebesar 5,56%, kemudian meningkat di tahun 2015 menjadi 5,82%. Di tahun 2016 kembali mengalami peningkatan menjadi 6,64% bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Utara yang pada tahun 2016 lalu sebesar 6,17%, kemudian di tahun 2017 kembali lagi mengalami peningkatan menjadi 6,68%, dan hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan menjadi 7,50%, dan di tahun 2019 lalu menjadi 7,89% atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sulut.
Perkembangan produk domestik regional bruto atau PDRB Kabupaten Bolmong selama 6 tahun terakhir, menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. PDRB per kapita Kabupaten Bolmong atas dasar harga berlaku tumbuh sekitar 5% sampai dengan 11% setiap tahunnya.
peningkatan nilai PDRB Bolmong lanjut Bupati ini tidak terlepas dari kontribusi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, serta berbagai sektor penting lainnya. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Pemkab Bolmong untuk lebih banyak lagi mendatangkan investor di berbagai bidang. Sehingga pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat lebih meningkat lagi dan akan berdampak positif pada perkembangan sumber-sumber pendapatan daerah.
Di sektor PAD Bolmong target dan realisasi pendapatan, penerimaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2019 lalu ditargetkan sebesar Rp1.099.375.227.045,- dengan realisasi di akhir tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.068.816.275.901, atau mencaapi 97,17%.
Dimana pendapatan asli daerah, pada tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 52.326.417.054, dengan realisasi akhir tahun anggaran 2019 sebesar Rp.64.060.522.548, atau mencapai 122,42% melebihi dari target yang ditetapkan.
Pendapatan dari penerimaan transfer, pada tahun anggaran 2019 yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), ditargetkan sebesar Rp 804.129.536.320, dengan realisasi di akhir tahun anggaran 2019 sebesar Rp 763.468.582.412,- atau 94,94%.
Pemanfaatan PBD tahun anggaran 2019 dialokasikan pada belanja pegawai berupa pembayaran gaji PNS, pembayaran gaji tenaga teknis non-organik, belanja rutin dan operasional perangkat daerah serta belanja pelayanan publik, yang diarahkan pada pembiayaan program-program strategis dan mendesak, sebagai penjabaran dari pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah, komponen belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga, pada tahun 2019 lalu dianggarkan sebesar Rp 1.155.107.978.947,- dengan realisasi sebesar Rp 1.044.841.904.173, atau 90,45%.
Dari angka itu belanja operasi pada tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 680.584.017.447, dengan realisasi sebesar Rp 608.364.683.611, atau 89,39% yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial serta belanja bantuan keuangan.
Belanja modal yang diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, tahun 2019 lalu dianggarkan sebesar Rp 248.148.199.500,- dengan realisasi sebesar Rp 210.872.796.195, atau 84,98%.
Belanja tak terduga pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 1.500.000.000, dengan realisasi sebesar Rp. 917.598.000, atau 61,17%. Disektor penerimaan pembiayaan pada APBD tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 57.982.751.902, yang seluruhnya berasal dari Silpa tahun anggaran sebelumnya, dengan realisasi sebesar Rp52.703.459.320, atau 90,90%, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 2.250.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.250.000.000, atau 100%.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2019, digunakan untuk kegiatan program kerja tahun anggaran 2019 sesuai dengan arah kebijakan umum APBD yang telah kita sepakati dan tetapkan bersama.
Bupati mengatakan, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang tersebar ke dalam 20 penyelenggaraan urusan wajib, 7 penyelenggaraan urusan pilihan dan 1 penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
Namun kendati demikian, dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentunya mempunyai permasalahan atau isu strategis yang harus diselesaikan bersama. Yakni keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh sebagian SKPD. Keterbatasan sumber daya manusia pada bidang-bidang tertentu, seperti tenaga teknis, tenaga kesehatan dan tenaga pendidik. Rentang kendali yang cukup jauh sebagai dampak dari luas wilayah Kabupaten Bolmong, kurang lebih 48,86% dari luas Bolaang Mongondow Raya, atau kurang lebih 26,55% dari luas provinsi Sulut. Selain itu kondisi infrastruktur transportasi terutama prasarana dan sarana jalan masih kurang baik, yang menghubungkan ke wilayah-wilayah sentra produksi pertanian dan perkebunan.
Bupati berterima kasih dan penghargaan semua komponen masyarakat Bolmong yang mengikuti dan mengawasi dengan cermat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Bolmong selama tahun anggaran 2019, baik dalam bentuk peran serta, partisipasi dan kontribusi maupun kritik dan saran positif, dalam rangka pelaksanaan program pemerintah yang lebih baik sehingga terwujudnya Bolmong cerdas, hebat dan maju, serta sejahtera, adil dan makmur, dapat kita capai bersama.
Bahas Sistem Penyaluran Bantuan Bersama Camat dan Kepala Desa
Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk, Sekretaris Daerah Tahlis Gallang bersama para asisten melaksanakan video Conference bersama 15 Camat, 200 para kepala desa serta dua kepala kelurahan.Video confrence yang dilaksanakan itu, membahas berbagai isu salah satunya kesiapan penyaluran bantuan Dampak Covid-19.
Bupati menegaskan, agar para kepala desa segera melakukan validasi data para penerima bantuan.
Berbagi pertanyaan yang muncul lewat rapat kerja melalui vidoe conference dari para kepala desa soal penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa.
Bupati menegaskan, agar para penerima BLT dari dana desa, dipisahkan dengan penerima bantuan sosial yang sudah terdata sebelumnya.
Selain itu, meminta kepada para kepala desa secepatnya melakukan pendataan penerima BLT dan memusyawarkan bersama BPD untuk mendapatkan keputusan bersama.
“Yang jelas untuk peneriman BLT secepatnya dilakukan pendataan kemudian dilakukan musyawarah bersama BPD dimasing-masing desa,” kata Bupati.
Dalam mengahadapi Covid-19 agar pemerintah desa hingga kecamatan terus proaktif melakukan kegiatan dengan mengedepankan protokoler kesehatan. Selain itu tetap memperhatikan surat edaran yang ada.
Tiga agenda besar yang dilaksanakan Pemkab Bolmong sehari melalui daring video conference ini, sukses digelar secara bergantian di tengah Pandemi Covid-19. Namun kenyataannya Pemlab mampu melaksanakan demi kelancaran program dan kegiatan meski terlihat berbeda dengan agenda yang dilakasanakan sebelumnya. (Advertorial)
