TOTABUAN.CO BOLTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus mengingatkan agar pimpinan SKPD untuk lebih maksimal dalam menjalankan tugas. Baik dalam mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan anggaran, serta lebih maksimal dalam pelayanan publik.
Dari hasil evaluasi, DPRD meninggalkan beberapa catatan pada rapat paripurna pertanggungjawaban anggaran tahun anggaran 2019. Anggota DPRD Boltim Argo Sumaiku saat memberikan penyampaian, meninggalkan beberapa catatan untuk menjadi perhatian Bupati dan Wakil Bupati terhadap kinerja pimpinan SKPD.
Menurut Argo bahwa tahun anggaran 2018 lalu, PAD Boltim tahun anggaran 2018 tidak mencapai target. Dari 17 miliar PAD yang ditargetkan, hanya mampu direalisasikan 14 miliar. Sehingga perlu pembehan sistem yang ada.
Selain itu lanjutnya, pelaksanaan tender yang harusnya dilaksanakan awal tahun, itu dilaksanakan pada pertengahan atau akhir tahun sehingga banyak pekerjaan yang tidak selesai dilaksanakan. Salah satunya pekerjaan kontruksi yang membutuhkan waktu panjang.
“Penyerapan angaram 2018 tersisa 20-an miliar yang tidak tereaslisasi,” ungapnya.
Argo juga menyentil soal pelayanan publik lebih khusus pembuatan e-KTP, kartu keluarga, akte kelahiran yang banyak keluhan masyarakat.
“Pengurusan e-KTP, banyak masyarakat kecewa. Kami mint dinas terkait untuk lebih serius dan maksimal menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Politisi Demokrat ini berharap sejumlah bangunan pasar untuk segera digunakan. Sebab menurutnya, bangunan pasar mulai rusak karena belum digunakan pasca selesai dibangun.
DPRD juga memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih pemerintah daerah terkait dengan pengeloaan keuangan dengan meriah enam kali opini WTP dari BPK RI perwakilan Sulut. Namun harus diimbangi dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat
“Jangan hanya kejar WTP, tapi harus diimbangi dengan pelayanan maksimal terutama pelayanan publik,” ungkapnya.
Anggota DPRD Boltim dari PKB Sofyan Alhabsyi menambahkan, lemahnya perencanaan sehingga banyak kontraktor yang melaksanakan pekerjaan banyak alami kerugian atau TGR terutama yang ada di Dinas Pendidikan.
Wakil Bupati Boltim Rusdi Gumalangit langsung menyikapi catatan yang disampaikan para anggota DPRD. Ia mengaku pemerintah daerah akan terus mendorong pimpinan SKPD untuk lebih maksimal lagi dalam menggenjot sektor PAD dan lebih akan maksimal dalam penyerapan anggaran.
Menurut Rusdi, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap kinerja para pimpinan SKPD yang ada.
“Catatan ini akan menjadi evaluasi sekaligus laporan kepada Bupati,” ujar Rusdi.
Dia menyampaikan terima kasih kepada DPRD, yang terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun daerah Boltim tercinta.
“DPRD adalah lembaga yang memiliki tugas penting di dawrah. Sehingga sangat perlu untuk mengingatkan akan tugas yang kita laksanakan,” ungkap Rusdi. (**)
