TOTABUAN.CO BOLMONG—Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tetap bersikeras untuk meniadakan rencana pembelian mobil dinas bupati. Rencana pembelian mobil dinas jenis Toyota Camry Hybrid senilai Rp 885 juta itu, karena tak melalui proses pembahasan dilintas komisi DPRD.
“Itu tidak bisa karena tahun lalu sudah ada pengadaan mobnas jenis Toyota Fortuner, jadi saat pembahasan hasil konsultasi di pemprov yang dilakukan oleh Banggar dan TAPD, itu kita coret. Persoalan infrastruktur dan kemiskinan yang lebih penting dituntaskan biloa dibandingkan dengan pembelian kendaraan dinas . Itu juga menjadi harapan masyarakat dan parah tokoh yang ada di Bolmong,” tegas Ketua DPRD Bolmong Abdul Kadir Mangkat.
Senada dikatakan tim Banggar Welty Komaling. Menurut fraksi PDIP ini, yang lebih mendesak tahun ini adalah kebutuhan tentang pelaksanaan program pengentasan kemisikinan di daerah melalui program Millenium Development Goals (MDG’s).
Pengadaan mobnas Bupati belum mendesak, kita lebih fokus untuk program sosial dan infrastruktur tutur Wetly.
“Anggaran itu kita geser ke sejumlah dinas, yang paling besar di dinas sosial untuk tunjang pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, sekitar Rp 700 juta kita plot disitu, sisanya dibagikan ke SKPD lain,” jelas Welty.
Diberitakan sebelumnya, Pemda Bolmong diam-diam kembali menganggarkan pengadaan alat angkutan darat bermotor jenis sedan dengan total Rp 885 juta pada APBD tahun 2014 untuk digunakan sebagai mobil dinas baru Bupati Bolmong Hi Salihi B Mokodongan. Menariknya rencana tersebut tak pernah melalui mekanisme pembahasan dengan Banggar DPRD.
Sekertaris Daerah (Sekda) Bolmong, Farid Asimin sendiri membenarkan rencana tersebut di APBD 2014 ini. “Memang itu direncanakan karena kendaraan dinas bupati hanya satu, tapi masih akan dibahas lagi. Itu tidak melalui pembahasan dengan DPRD,” tukasnya.
Editor Hasdy Fattah
