TOTABUAN.CO BOLTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), belum lama ini melakukan lobi angaran di Kementrian yang dipimpin Ketua DPRD Boltim Marsaoleh Mamonto.
Mereka melakukan lobi program di pemerintah pusat, untuk kepentingan daerah, terutama petani. Lobi tersebut, untuk memenuhi kebutuhan kelangkaan pupuk, asuransi petani dan nelayan, serta mendatangkan program pembangunan jaringan irigasi langsung dari kementrian untuk petani.
“Iya ada beberapa agenda yang kita lakukan di Kementrian. Seperti Kementrian Pertanian, melobi program untuk asiransi petani dan nelayan,” kata Ketua DPRD Boltim Marsaoleh Mamonto
Marsaoleh mengaku bersyukur karena, upaya yang dilakukan menemui titik terang untuk ditindak lanjuti, terutama masalah kelangkahan pupuk.
“Dari hasil konsultasi, ternyata Pupuk yang ada saat ini, bukan langkah atau kekurangan stok. Tapi, karena bertambahnya lahan pertanian, ini yang membuat jumlah pupuk berkurang karena semakin tinggi permintaan, itu menurut kementrian. Dan alhamdulilah, solusinya saat ini Pemkab Boltim ditunggu kementrian untuk memasukan data RDKK terbaru. Sebab, Data dari kementrian khususnya untuk wilayah Boltim, masih menggunakan data 10 tahun lalu,” jelas Marsaoleh.
Selain pupuk lanjut Marsaoleh, DPRD juga berhasil melobi program asuransi untuk petani dan nelayan. Dan kali ini yang diasuransikan adalah lahan pertanian, sehingga petani tidak mengalami kerugian.
“Hasil konsultasi ini, lahan pertanian akan diasuransikan pemerintah pusat, lewat PT Jasindo. Nah setiap petani harus membayar 34 ribu per panen. Kalau panen gagal atau diserang hamwa, pemerintah pusat lewat Jasindo, akan mengembalikan modal yang dipakai petani. Namun, program ini harus lewat dinas pertanian. Program ini paling lambat tanggal 30 Maret sudah masuk kementrian, karena kalau tidak, maka akan menunggu tahun depan untuk mendapat program seperti ini,” ujarnya.
Marsaoleh menambahkan, DPRD juga pada kunjungan itu melakukan lobi progam Jjringan air bersih untuk lahan pertanian yang ada di Boltim. Dijelaskannya, program tersebut tinggal menunggu permintaan dari tiap daerah.
“Kami akan segera memanggil Dinas Pertanian, untuk menyiapkan dokumen administrasi, tentang lahan di Boltim yang belum ada jaringan air, agar segera didata kemudian diajukan ke kementrian, untuk mendapat bantuan yang sudah mereka janjikan,” urainya.
Dia berharap upaya ini dinas terkait segera menyiapkan dan mengajukan usulan tersebut. Karena kementrian memberikan waktu singkat untuk proses usulan itu.
“Paling lambat 30 Maret semua sudah dikirim, saya harap Pemkab bisa segera menyiapkannya. Karena program ini menurut kementrian, baru Boltim salah satu daerah di Sulut yang datang berkonsultasi, sementara dananya telah disiapkan,” tandasnya.(**)
