TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU—Rencana belum dianggarkannya dana pembangunan Masjid Raya Baitul Makmur Kotamobagu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2014, mendapat tanggapan dari ketua Fraksi Partai Golkar Kotamobagu Try Hardy Ningsih Mokobombang Senin (16/12).
“ Fraksi Golkar akan terus memperjuangkan agar alokasi dana untuk kelanjutan pembangunan mesjid masuk APBD 2014. Sebab jika tidak, akan berdampak lebih buruk bagi kondisi pembangunan Masjid jika satu tahun tak dilakukan pekerjaan,” ujar Try.
Tidak dianggarkannya dana kelanjutan pembangunan Mesjid dari pihak pemerintah kota dinilai keliru. Ada beberapa alasan kenapa fraksi harus mendesak untuk terus diadakan pada tahun 2014. Pertama, soal kesiapan dana cadangan yang ada di kas bank Sulut kurang lebih ada 80 milyar diyakini cukup untuk dianggarkan. Bahkan bukan hanya mesjdi akan tetapi beberapa gereja dan Pure yang ada di Kotamobagu. Kedua lanjut Try, dampak dari pembangunan Mesjid ketika pekerjaan itu dihentikan selama satu tahun.
“ Saya rasa alasan dari pihak eksekutif untuk melakukan kajian soal berapa yang dibutuhkan dalam kelanjutan sangat dihargai. Namun perlu diingat, jika ini tidak dilaksanakn pada tahun anggaran 2014 sambil menugguh pada tahun anggaran berikut, akan merugi. Sebab bangunan yang dibiarkan terbuka selama setahun, tentu dampaknya akan lebih buruk lagi,” tuturnya.
Bahkan dalam pembahasan berikutnya Fraksi Golkar sudah bersepakat dan berencana akan walk out dalam Paripurna jika dana untuk pembangunan kelanjutan Mesjid tidak dimasukan dalam APBD.
“ Fraksi Golkar telah sepakat paling kurang diangka 15 miliyar dana kelanjutan pembangunan dimasukan dalam APBD. Jika tidak fraksi golkar tak akan bertanggung jawab, bahkan menolak untuk penandatangan soal APBD 2014 mendatang,” ujar politisi perempuan ini.
Secara terpisah, sekretaris badan anggaran DPRD Kotamobagu Ishak Sugeha mengatakan, jika sudah ada rencana penggangaran untuk APBD 2014 mendatang 6.5 milyar sudah termasuk operasional. Namun kata Ishak, itu baru sebatas wacana sebab dokumen belum mereka terima untuk dibahas.
” Itu kan baru rencana. RKA saja kami belum terima. Tapi akan kita lihat saat pembahasan lewat komisi,” tuturnya.
Editor Hasdy Fattah
