TOTABUAN.CO BOLMONG—Rencana penggabungan kecamatan Lolayan bergabung dengan Kota Kotamobagu ternyata belum mendapat dukungan penuh.
Tokoh pemuda Kecamatan Lolayan, Ismail Ambaru menegaskan, Kecamatan Lolayan lebih tepat bergabung ke calon Kabupaten Bolmong Tengah (Dumoga bersatu) dengan alasan sumber daya alam yang dimiliki Bolteng jauh lebih mumpuni dibanding Kotamobagu untuk menunjang kesejahteraan warga.
Selain itu lanjut Ismail, dengan bergabungnya Kecamatan Lolayan ke Kotamobagu justru ditakutkan hanya sebatas menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara Lolayan sendiri belum tentu akan diperhatikan.
“Semua tahu Kecamatan Lolayan memiliki potensi tambang emas dan pertanian untuk menunjang pendapatan asli daerah. Jangan sampai ini skenario yang sengaja dihembuskan dengan alasan untuk penggabungan demi memenuhi tuntutan persyaratan administrasi sebagai ibu kota provinsi,” kata Ismail, Minggu (15/12).
Dia juga mengaku masih ragu dengan wacana soal penggabungan Kecamatan Lolayan dan Kecamatan Passi ke kotamobagu karena faktor tuntutan persyaratan sebagai calon ibu kota provinsi PBMR, sebelum ada penilaian resmi tim Panitia Kerja (Panja) DPR RI.
“Ini kan wacana yang tidak bisa langsung direspon, perlu dianalisa dulu, jangan sampai ini ada muatan kepentingan politik dan membalutnya dengan isu PBMR biar tidak terlalu nampak. Kan Panja DPR RI saja belum turun melakukan penilaian, ini sudah didahului oleh pembentukan opini. Kalau memang itu keharusan, tidak masalah digabungkan, asalkan prosedurnya berdasarkan hasil penilaian Panja DPR RI bukan karena diskenariokan untuk tujuan kepentingan politik saja,” tegasnya.
Namun, soal pilihan bergabung ke Bolteng atau ke Kotamobagu, menurut Ismail hal itu sama saja. Yang terpenting adalah apa yang akan diberikan kepada Kecamatan Lolayan dan tuntutan penggabungan atas dasar penilaian Panja DPR RI. Karena lanjutnya, faktor yang menjadikan Kecamatan Lolayan cukup diperhitungkan sebagai wilayah penyumbang PAD karena sumber daya pertambangan dan pertanianya.
“Untuk saat ini sangat tepat jika masyarakat lolayan menolak penggabungan ke Kotamobagu. Semua persoalan harus jelas dulu. Masyarakat lolayan jangan digiring ke hal-hal yang substansinya belum jelas. Kalau lolayan bergabung, harus dipikirkan juga apa timbal baliknya kepada masyarakat. Sehingga, proses ini tidak lagi menjadi sebuah skenario yang sengaja dirancang untuk kepentingan tertentu saja. Yang menentukan itu semua adalah penilaian Panja DPR RI. Saat ini kan itu belum dilakukan. Tunggu saja penilaian Panja baru mengambil sikap,” tandasnya.
Editor Hasdy Fattah
