TOTABUAN.CO BOLMONG–Keinginan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang memiliki niat untuk menjadikan kendaraan dinas menjadi kendaraan pribadi terus ditangggapi warga. Mobil dinas yang dibeli dengan menggunakan uang negara itu, rupanya menjadi incaran mereka diakhir periode.
Tak pelak, rapat paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2014 Rabu (11/12) batal dilakukan. Ini lantaran paripurna tersebut, hanya dihadiri 16 orang, termasuk Ketua DPRD Abdul Kadir Mangkat.
Spontan saja, niat sejumlah oknum anggota DPRD yang meminta kendaraan dinas, ditanggapi warga. Adri Paputungan warga Lolak misalnya, dia yakin para angggota DPRD yang berniat meminta kendaraan dinas itu, sudah tak memiliki kans lagi di mata masyarakat. Sebab, mereka yang duduk di kursi DPRD saat ini, kebanyakan mencalonkan diri kembali di Pilcaleg 2014.
” Saya yakin, mereka tak akan terpilih lagi. Makanya ada keinginan mereka untuk mengalihkan kendaraan dinas menjadi kendaraan pribadi mereka,” tutur Adri saat diminta tanggapan Jumat (13/12).
Memang kata Adri, anggota DPRD yang duduk saat ini dan mencalonkan diri kembali di pilcaleg 2014, popularitas mereka turun dratis. Anjloknya popularitas mereka, lantaran dua tahun berturut-turut DPRD tak menjalankan tugas mereka sebagai fungsi pengawasan tak jalan, sehingga membawa kabupaten Bolmong mendapat opini disclaimer dari BPK.
” Itu satu contoh gagalnya fungsi pengawasan DPRD di mata maasyarakat Bolmong. Tugas pengawasan mereka dilakukan dari Kotamobagu. Mereka dua tahun lakukan kesalahan secara sadar,” tambah Adri.
Dia meminta agar Bupati Bolmong Salihi Mokodongan untuk tidak memberikan kendaraan dinas menjadi kendaraa pribadi mereka, meskipun alasan pemberian itu bentuk dari penghargaan.
Editor Hasdy Fattah
