TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU— Warga miskin yang ada di Kota Kotamobagu hingga kini terus menunggu janji dari pemerintah kota. Janji untuk bantuan bedah rumah hingga kini belum direalisasikan.
Salah satunya adalah Ajis Danial yang masih menunggu janji bantuan program bantuan pemerintah untuk bedah rumah.
Warga yang tinggal di RT 24 Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat ini mengaku, sudah masuk dalam daftar penerima bantuan bedah rumah melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) Kotamobagu, tapi hingga kini belum direalisasi.
Ajis menuturkan, sudah beberapa kali diundang rapat tapi janji untuk mendapatkan bantuan beda rumah tak kunjung terealisasi. “Belum ada bantuan hingga kini,” kata Ajis.
Ajis menceritakan, bahwa sejak 2017 lalu berkasnya dimasukan. Kemudian tahun 2018, tepatnya pada bulan Februari mereka tim kembali datang dan mendata kembali nama-nama keluarga yang berhak dapat bantuan.
Kendati terus menungguh janji pemerintah, tapi ajis tak patah arang. Dia teru brusaha untuk mengumpulkan uang untuk membeli bahan guna membangun pondasi rumahnya yang nyaris ambruk.
Kondisi rumah yang terletak di samping sungai itu terlihat nyaris ambruk ke dasar sungai. Pondasi rumah tampak terlihat rusak yang menyebabkan sebagian bangunan dapur jatuh.
Jika dilihat kondisi rumah tersebut sangat memperhatinkan karena hanya memiliki satu kamar untuk empat anggota keluarga.
Menurut Ajis tak ada pilihan lain, selain berupaya untuk membangun pondasi dengan uang pribadi. Ajis menceritakan, pondasinya rusak sejak 2017 lalu diterjang banjir. Namun hingga kini belum ada bantuan yang dia terima.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) Kotamobagu, Imran Amon mengatakan, masyarakat tetap bersabar.
Imran mengatakan, semunya masih berproses baik di daerah, provinsi maupun kementerian.
Menurut Imran, pihaknya sudah mengusulkan 350 kepala keluarga, hasil verifikasi secara teknis tinggal 228. Artinya lanjutnya, verifikasi terhadap masyarakat yang siap menerima bantuan Stimulan.
“Rencananya diusulkan anggaran Rp3,3 miliar,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk bantuan itu ada tiga sumber anggaran. Yakni dari APBD, Provinsi Sulut dan Pusat. Masing masyarakat bervariatif tergantung verifikasi teknis di lapangan ada Rp 15 juta, Rp 10 juta dan Rp 7,5 juta.
Penulis: Hasdy
