Mari Jo Torang Ba Pilih  

Oleh: Asep Sabar

Anggota KPU Kota Kotamobagu

Sejak Sabtu (23/06/18) lewat tengah malam kemarin, seluruh alat peraga kampanye (APK), baliho, spanduk dan poster-poster para pasangan calon yang terpampang di sudut-sudut desa/kelurahan, sudah dibersihkan. Ini pertanda pelaksanaan pemungutan suara dalam rangka pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Kotamobagu (Pilwako KK) Tahun 2018 akan dilangsungkan sesuai jadwal, yakni Rabu (27/06/18) hari ini.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) KK sudah menetapkan para pasangan calon (paslon) yang akan dipilih dalam PIlwako kali ini, yakni; Paslon Nomor Urut 1 atas nama Tatong Bara dan Nayodo Koerniawan yang diusung oleh delapan partai politik (parpol) di DPRD Kota Kotamobagu dan Paslon Nomor Urut 2 atas nama Jainudin Damopolii dan Suharjo Malalalag, yang maju melalui jalur perseorangan (independen).

Alhamdulillah, seluruh tahapan pelaksanaan Pilwako sudah dilalui, meski penuh tantangan dan cobaan. Demikian pun para calon sudah jor-joran menghabiskan energi serta segala daya upaya mensosialisasikan janji-janji mereka agar dipercaya dan dipilih oleh warga KK. Diakui, di lapangan bahkan di media sosial sempat terjadi friksi-friksi dan saling kritik. Yang menarik lagi, baliho, spanduk maupun poster yang tak bersalah sampai-sampai menjadi luapan emosi para pendukung. Itulah dinamika dari sebuah pesta demokrasi rakyat lokal. Meski demikian dan patut diacungi jempol, masyarakat KK ternyata sudah dewasa. Semua pihak masih bisa menahan diri untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu yang kalau diikuti dengan nafsu dan amarah dapat merobek-robek rasa persaudaraan dan persatuan daerah.

Sebagai penyelenggara pemilihan, KPU KK hanya bisa berharap pelaksanaan Pilwako 2018 bisa sukses dalam beberapa hal; Pertama, angka tingkat partisipasi masyarakat (parmas) tinggi. Dengan indikator atau fakta di lapangan masyarakat pemilih berbondong-bondong mendatangi TPS pada hari ini. Mereka datang ke TPS dengan hati ikhlas didorong oleh keinginan untuk membangun daerah, tanpa tedeng aling-aling. Pada Pilwako KK tahun 2013, angka parmas kita mencapai 81,7 persen, sangat tinggi dibandingkan dengan Pilgub Sulut pada tahun 2015 hanya dengan angka 53,6 persen. Pertanyaannya, apakah parmas pada Pilwako 2018 kali ini mampu melampaui atau paling tidak menyamai angka 81,7 persen sebagaimana Pilwako Tahun 2013 lalu? Atau, jangan-jangan malah anjlok dibawah angka tersebut? Kita akan saksikan bersama nanti hasilnya setelah pemungutan suara hari ini. Bisa dilihat tabelnya.

Tabel Partisipasi Masyarakat Kotamobagu

Sumber: Data KPU Kota Kotamobagu, 2016

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat KK tertinggi adalah ketika digelar Pemilihan Legislator (Pileg) Tahun 2009 dengan angka 84,71 persen, diikuti Pilwako 2008 sebesar 84,66 persen. Setelah itu mengalami fluktuatif, bahkan penurunan yang cukup signifikan. Parmas terendah adalah saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulut 2015 kemarin, dimana KK hanya mencatat 53,41 persen. Padahal saat Pilgub ditahun 2010 sebelumnya, parmas KK tercatat 63,70 persen.

Kedua, pelaksanaan pilwako KK bisa berjalan bersih, jauh dari intervensi dan pelibatan uang. Karena itu KPU KK berharap naiknya angka parmas Pilwako 2018 nanti bukan lantaran ditopang politik uang, melainkan oleh keikhlasan warga sendiri untuk memilih. Upaya penyelenggaraan pemilihan yang terbebas dari politik uang sudah gencar dikampanyekan KPU KK sejak awal tahapan, pertengahan 2017 silam. Bahkan saat launching Pilkada Tahun 2018 para pasangan calon sudah berjanji serta menandatangani pakta integritas yang salah satu poinnya menolak politik uang.

Kekuatiran KPU KK di atas rasanya beralasan bila merujuk pada hasil riset kampus ternama di KK. Hasil penelitian tahun 2015 tersebut menyimpulkan sebanyak 52,6 persen responden yang diteliti, menyatakan pemberian uang pada pelaksanaan Pilwako 2013, Pileg 2014, Pilpres 2014 serta Pilgub 2015, benar terjadi. Bahkan 38,3 persen responden mengakui kegiatan pemberian uang pada setiap momen politik kerap terjadi.[1] Ini merupakan tantangan tersendiri bagi KPU dan masyarakat KK.

Ketiga, meningkatnya angka golput (golongan putih) alias tidak memilih. Harapan KPU KK bagi warga KK yang tidak mendapatkan C6, tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT), atau bahkan tidak simpatik dengan semua pasangan calon yang ditetapkan KPU KK misalnya, jangan langsung memutuskan sikap untuk golput. Bila tidak mendapatkan C6 namun terdaftar di DPT, tetap bisa memilih. Pun demikian bila pemilih tidak terdaftar di DPT tapi memiliki KTP-el bisa memilih dengan menunjukkan KTP-el. Intinya semua bisa diakomodir selagi kita sendiri punya itikad baik serta keikhlasan untuk mensukseskan Pilwako KK dengan cara memilih.

Keempat, sikap legowo sebagai konsistensi “siap kalah siap menang”. Sikap legowo sangat dibutuhkan bagi semua pihak dalam ajang pemilihan umum. Kedewasaan sikap para pemimpin, baik yang kalah maupun menang, pasti akan diikuti rakyatnya. Karena itu KPU KK berharap pasca pemungutan suara nanti tidak perlu ada saling hujat, apalagi sampai terjadi hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Kalaupun ada sesuatu yang dianggap menjadi penjadi penyebab ketidakpuasan, ada saluran hukum yang bisa dijalani sesuai regulasi yang berlaku.

Akhir kata, soal siapa yang layak diantara para paslon untuk memimpin KK lima tahun ke depan, semuanya tergantung masyarakat KK sendiri. Masyarakat KK-lah pemilik tunggal kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya. Toh, visi-misi, strategi maupun rencana kerja para paslon bila terpilih, sudah dibeberkan dan disampaikan selama 145 hari lebih masa kampanye. Semua kembali kepada kita; saya dan anda yang tercatat sebagai warga KK dan terdaftar sebagai wajib pilih. Yang terbaik bagi kita sudah pasti terbaik menurut Tuhan.

Mari Jo Torang Ba Pilih. Mari kita gunakan amanah, anugerah serta hak asasi Tuhan ini dengan sebaik-baiknya, dengan benar-benar ikhlas datang ke TPS dan memilih sesuai pilihan kita masing-masing. (***)