TOTABUAN.CO BOLTIM–Kebutuhan jaringan internet di masyarakat sudah cukup primer terindikasi dengan semakin besarnya pengguna alat komunikasi berupa android dan sekelasnya. Tak terkecuali di Boltim, pengguna internet mulai merambah dari anak mudah. Karena gadget memungkinkan bagi pengguna teknologi untuk mengakses internet.
Namun untuk daerah tertentu, kebutuhan informasi berbasis digital ini tidak berbanding lurus dengan infrastruktur yang ada.
Pemerintah biasanya terkendala urusan dana untuk pengadaan, sementara pihak swasta tentu saja memperhitungkan profit.
Menyikapi hal tersebut, dinas komunikasi dan informasi kominfo kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat akan informasi terutama perkembangan politik dan pemerintahan, ekonomi sosial kemasyarakatan dan budaya. Dengan berupaya melaksanakan kerjasama dengan penyedia layanan internet untuk 7 kecamatan yang ada di Boltim.
“Kami berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan internet dengan melakukan pengadaan jaringan. Yakni di Kecamatan Kotabunan, Tutuyan, Mooat, Modayag dan Modayag Barat kenektivitas jaringan Arsinet melalui jaringan Fiber Optik (FO), dan Kecamatan Motongkad, Nuangan dan Desa Matabulu melalui Visat atau Mango Sky karena belum dilintasi oleh jaringan FO,” kata Hamdi Egam, kepala dinas Kominfo Boltim.
Mengapa ketujuh kecamatan ini ditambah dengan satu desa? Karena desa Matabulu salah satu desa di kecamatan Nuangan yang berada cukup jauh dari pusat kota, sehingga perlu diadakan khusus.
Selain itu, mantan Kabag Humas setda Boltim ini menuturkan, bahwa program pemerintah daerah melalui Bupati dan wakil Bupati Boltim, yakni pembangunan berbasis pedesaan akan sinergis jika akses informasi masyarakat desa bisa terpenuhi.
“Memang fasilitas tersebut di atas masih memiliki keterbatasan kapasitas jaringan (bandwich) namun minimal disetiap kecamatan sudah ada jaringan internet untuk transfer informasi terutama dari Pemerintah Daerah ke Kecamatan/Desa dan sebaliknya, baik itu berupa informasi surat undangan, berita tentang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan ataupun updating data (statistik),” tutur Hamdi. (*)
Penulis: Mj
