TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU –Program anak asuh yang diluncurkan pemerintah Kota Kotamobagu sejak 2017, mendapat penilaian positif bagi kalangan DPRD. Program tersebut dinilai sangat membantu para siswa mulai SD hingga kalangan mahasiswa. Apa yang akan dilakukan pemerintah patut diapresiasi.
“Kebijakan pemerintah mellaui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sangat mulia. Ini sangat pro rakyat, dan tentu ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Kota Kotamobagu,” ungkap anggota DPRD Kotamobagu Agus Suprijanta.
Menurutnya, program ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kepedulian dan perhatian besar untuk masalah pendidikan.
“Bisa dibayangkan, bagaimana besarnya pengaruh pendidikan bagi masyarakat. Dengan melalui program anak asuh akan memudahkan para siswa dan mahasiswa kurang mampu dalam menlanjutkan pendidikan di bangku sekolah hingga mahasiswa,” kata legislator Hanura ini.
Agus mengakui, jika dengan memberikan bantuan terkait dengan pendidikan, merupakan salah satu langkah dalam mengangkat tingkat pendidikakan di Kota Kotamobagu. Dengan naiknya dana dari 7.5 miliar menjadi 12 miliar merupakana dukungan DPRD terhadap program tersebut.
Menurutnya program anak asuh bagi ribuan anak SD hingga mahasiswa ini menunjukkan kepekaan pemerintah terhadap pendidikan di Kotamobagu.
“Ini salah satu bentuk perhatian pemerintah dan kami mendukung program ini,” kata Agus.
Meski demikian, selaku lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan, akan terus mengawasi jalannya program tersebut. Apakah yang menerima bantuan ini layak atau tidak.
Guntur Niu Kabid Program di BKD Kotamobagu mengatakan, bahwa program bantuan anak asuh ini sudah sejak 2017 sudah di Launching. Untuk tahun 2017 lalu jumlah penerima mencapai 3.750 orang. Mulai siswa SD, SMP, SMA/SMK hingga Mahasiswa. Untuk 3.750 penerima, dana yang disiapkan lewat APBD, berjumlah Rp5.481.950.000.
Program yang menyasar siswa-siswi kurang mampu ini, untuk membantu keperluan sekolah hingga keperluan di bangku kuliah. Rencananya program tersebut akan setiap tahun dilakukan.
Pada tahap pertama dikucurkan, dana yang disiapkan berjumlah Rp4.072.250.000 untuk 2.765 penerima. Sedangkan tahap dua yang diberikan untuk 985 penerima, dana yang disiapkan berjumlah Rp1.409.700.000.
Menurutya verifikasi yang dilakukan bukan hanya dilihat dari syarat administrasi yang dimasukan, akan tetapi diverifikasi secara langsung.
“Sebelum ditetapkan, calon penerima kita kunjungi dan melihat kondisi ekonomi mereka. Apakah layak atau tidak,” kata Guntur.
Dia mengaku, banyak ditemukan calon penerima yang tidak layak. Dia mencontohkan, calon penrima yang dicoret yakni orang tua PNS, atau bekerja di instansi Negara.
“Intinya calon penerima yang kita coret, yakni orang tuanya menerima gaji setiap bulan sama seperti PNS,” paparnya.
Penulis: Hasdy
