TOTABUAN.CO BOLMONG – Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2017 ternyata hanya sebagian kepala keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang menikmati.
Dari 15 kecamatan yang ada di Bolmong, hanya Kecamatan Lolak dan sebagian Kecamatan Poigar yang tidak menerima.
Informasi yang rangkum, untuk Kecamatan Lolak misalnya, jumlah yang tidak menerima bantuan PKH berjumlah 574 kepala keluarga. Sedangkan sebagian penerima yang ada di Kecamatan Poigar berjumlah 122 kepala keluarga.
Sesuai total warga penerima PKH di Bolmong berjumlah 696 dengan masing-masing menerima Rp1.900.000 perkepala keluarga. Jika ditotalkan, dana yang seharusnya diterima oleh warga penerima berjumlah Rp1.322.400.000.
Masni warga Desa Pinogaluman mengaku, selama tahun 2017 tidak pernah menerima bantuan PKH. Padahal kata Ibu tiga anak itu, sangat berharap bantuan untuk kebutuhan mereka.
“Selama satu tahun tidak pernah dapat. Tidak tahu juga alasannya apa,” aku Ibu paroh baya itu.
Penyaluran program bantuan PKH dilakukan empat tahap. Yakni pertama sebesar Rp500.000, kedua Rp 450.000, ketiga Rp 500.000, dan keempat Rp 450.000.
Dinas Sosial Kabupaten Bolmong ketika dikonfirmasi mengaku baru mengetahui persoalan tersebut. Sebab proses pencairan dana melalui Bank BRI pada tahun 2017.
Menurut Sekretaris Sosial Bolmong Sofyant Mamonto, tugas dari dinas sosial sendiri hanya sampai pembukaan rekening lewat pendamping PKH.
“Jadi tugas Dinas Sosial hanya sampai pada pendampingan masyarakat dalam pembukaan rekening,” kata
Sofyan mengaku heran karena data penerima yang dikucurkan oleh BRI itu, alasannya tertukar di daerah di Sulawesi Tengah.
Herannya lagi sebagian warga yang ada di Kecamatan Poigar menerima.
“Kalau alasan datanya tertukar, kenapa sebagian warga di Kecamatan Poigar menerima,” kata dia.
Kasus ini telah diketahui oleh pihak Kementrian Sosial. Bahkan kata dia, pihak Irjen Kementrian sosial telah datang ke Lolak untuk melakukan pengecekan.
“Atas dasar surat yang kita layangkan ke Kementrian sosial akhir Januari lalu, tanggal 4 Februari Irjen dari Kementrian sosial sudah lakukan pengecekan,” kata dia.
Beberapa kali dikonfirmasi, pihak BRI belum memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut. (**)
