TOTABUAN.CO BOLTIM—Bupati Kabupaten Bolmong Timur (Boltim) Sehan Landjar menaruh perhatian bagi anak daerah, setelah pemerintah pusat akan menarik lembaran kerja jawaban (LJK) hasil tes calon pegawai negeri sipil daerah (CNSD).
“ Ini patut diketahui. Bahwa tes ratusan soal yang disusun belum menjamin kerja para PNS yang bagus. Itu tidak menjamin karena dia bekerja sesuai political will kepala daerah. Jadi pemikiran Menpan,mundur 10 tahun ke belakang,”kata Sehan.
Namun setelah ditanya apa sudah pernah berkonsultasi soal rekrutmen CPNS, Sehan mengatakan itu susahnya. Presiden bersama Mentri sulit untuk bertemu dengan kepala daerah termasuk bupati dan walikota untuk berkoordinasi soal rekrutmen CPNS .
“ Saya buka-bukaan. Keputusan Menpan hanya sesuai asumsi Menpan sendiri tidak melihat kondisi daerah. Sehingga kita kepala daerah jadi korban yang dianggap tak mampu menyelesaikan persoalan di daerah,”tuturnya.
Sehingga dia sendiri tak menjamin jika ada gejolak yang timbul dari di daerah lantaran protes dari anak daerah. Bahkan asumsi yang diberlakukan oleh Menpan sangat berdampak pada perputaran ekonomi. Contohnya, jika kebanyakan menerima para PNS dari luar daerah, otomatis uang yang mereka terima akan dibelanjakan di luar daerah bukan di daerah itu sendiri.
“ Seakan-akan Indonesia seperti apa dia tahu dari Jakarta itu tidak. Kita punya kebijakan lokal yang berbeda. Seharusnya para Mentri itu setiap menyusun untuk tahun depan mestinya melakukan safari Provinsi. Mengundang bupati dan walikota melalui gubernur menanyakan tentang potensi dan persoalan di daerah,bukan di karang-karang sendiri dan ini terkesan terjadi penyusunan program ego sektoral,”tegas Sehan.
“ Silahkan tulis, Sehan Landjar anak bangsa di pojok negeri kecewa dan saya bicara bukan kapasitas sebagai bupati tetapi sebagai anak negeri,” ujarnya dihadapan para wartawan.
Editor Hasdy Fattah
