TOTABUAN.CO BOLMONG — Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) terus mengejar temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan temuan dari BPK, ada yang sejak 2003 lalu belum diselesaikan.
Tindaklanjut beberapa temuan dan rekomendasi dalam pengelolaan anggaran daerah yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang. Dimana persoalan pengelolaan aset daerah masih menjadi persoalan.
“Untuk saat ini yang akan dibahas mengenai tindak lanjut temuan aset tetap dari BPK. Nilainya cukup fantastis dan ini yang menyebabkan Bolmong selalu mendapat opini yang tidak baik dari BPK-RI,”kata Tahlis.
Tahlis mengatakan, hasil temuan BPK untuk aset Bolmong tidak pernah ditindaklanjuti, sehingga menurunkan opini penilaian dari BPK.
“Masih ada temuan BPK soal asset yang belum ditindaklanjuti. Bahkan ada temuan dari 2003 silam,” bebernya.
Temuan dari 2003 silam dikarenakan banyak perangkat daerah Bolmong yang kurang koperatif untuk melengkapi dokumen saat pemeriksaan.
“Saya berharap pimpinan perangkat daerah, sekretaris dan kasubag saling rekonsiliasi untuk meminta data aset tetap. Dan nanti petakan aset yang sudah rusak, hilang dan aset terdata tapi tak ada,” katanya.
Ia menegaskan, akan memberikan waktu kepada sekretaris dan kasubag sampai hingga Senin pecan depan untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.
Selain itu Ia mewanti-wanti agar PNS yang mendapat TGR untuk segera menyselesaikan TGR tersebut. Menurutnya, jika tidak diselesaikan, Pemkab Bolmong akan melaporkan hal ini kepada penegak hukum.
Terpisah Kepala Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Rio Lombone mengatakan, total nilai temuan aset tetap dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) berjumlah Rp166. Untuk tindak lanjut sebesar Rp28 miliar, dan sisa tindak lanjut berjumlah Rp 137 miliar.
“Ada beberapa yang disoroti oleh BPK terkait temuan yakni kas daerah dan aset tetap jelasnya.
Ia menbebeberkan, presentase temuan aset oleh BPK yakni aset tetap di bawah kabupaten dan kota dan pensiun senilai Rp697 juta. Aset tetap pada buku inventarisir SKPD tercatat tanpa rincian jumlah unit sebenarnya Rp87 juta, dan peralatan mesin terindikasi tercatat ganda pada buku inventarisir SKPD senilai Rp 309 juta.
Dia mengatakan, ada beberapa SKPD yang menjadi temuan BPK di tahun anggaran 2017 yakni dinas kesehatan, pendidikan, dan dinas PU.
“Saya harap kekompakan dan kerja sama perangkat daerah untuk selesaikan aset tetap,” tandasnya.
Kepala Inspektorat Bolmong Rio Lombone mengatakan, total nilai temuan aset tetap dari BPK berjumlah Rp166. Untuk tindak lanjut sebesar Rp28 miliar, dan sisa tindak lanjut berjumlah Rp 137 miliar.
“Ada beberapa yang disoroti oleh BPK terkait temuan yakni kas daerah dan aset tetap,” jelasnya.
Ia membebeberkan, presentase temuan aset oleh BPK yakni aset tetap di bawah kabupaten dan kota dan pensiun senilai Rp697 juta. Aset tetap pada buku inventarisir SKPD tercatat tanpa rincian jumlah unit sebenarnya Rp87 juta, dan peralatan mesin terindikasi tercatat ganda pada buku inventarisir SKPD senilai Rp 309 juta.
Dia mengatakan, ada beberapa SKPD yang menjadi temuan BPK di tahun anggaran 2017 yakni dinas kesehatan, pendidikan, dan dinas PU.
“Saya harap kekompakan dan kerja sama perangkat daerah untuk selesaikan aset tetap,” tandasnya. (**)
