TOTABUAN.CO BOLMONG – Program padat karya cash yang diluncurkan Presiden Joko Widodo awal Januari ini terus menjadi perhatian Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong).
Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri sebagai payung pelaksanaan program padat karya cash akan menyasar 1.000 desa di 100 kabupaten. Salah satunya Kabupaten Bolaang Moongondow masuk salah satu daerah dari 100 kabupaten di Indonesia penerima program pradat karya cash.
Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow didampingi Kadis PU Perumahan Rakyat Chany Wayong bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Rabu (10/1).
Menurut Bupati, pertemuan dengan menteri PUPR dan Dirjen Penyediaan Perumahan, untuk menindaklanjuti program padat karya cash yang akan masuk di Bolmong.
“Ini tindak lanjut dari hasil survey tim dari Kementerian PUPR yang dilakukan pecan lalu di Dumoga,” kata Bupati.
Bupati menjelaskan, pemerintah daerah akan terus berkerja maksimal dengan menjemput bola semuanya untuk peningkatan infrastruktur dan perekonomian rakyat menuju Bolmong Hebat.
Bupati menjelaskan, dalam SKB 4 menteri ini memuat beberapa poin penting diantaranya tentang pelaksanaan program padat karya cash, sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan UU Desa, pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, serta tata kelola keuangan desa yang akuntabel.
“Dari berbagai poin dalam SKB 4 menteri ini diharapkan bisa memfokuskan berbagai program pembangunan di kawasan perdesaan,” jelas Bupati.
Terkait pelaksanaan program padat karya cash, Bolmong sendiri akan difokuskan di wilayaha Dumoga Bersatu dan Kecamatan Lolayan.
Dimana setiap kabupaten akan dipilih 10 desa. Dengan demikian nantinya akan ada 1.000 desa yang menjadi sasaran dari program padat karya cash. Tahap pertama akan dimulai di bulan Januari dengan menyasar 100 desa di 10 kabupaten.
“Kualifikasi desa yang menjadi sasaran dari program padat karya cash ini adalah desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan berbagai indikator termasuk salah satunya tingkat stunting di desa,” jelasnya.
Bupati mengatakan berbagai program pembangunan telah dilaksanakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Dampak dari berbagai program tersebut adalah adanya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di kawasan perdesaan. (**)
