TOTABUAN.CO BOLMONG— Lima pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan aksi demo di kantor bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Kamis (3/11/2016). Lima LSM yang tergabung itu yakni, LSM LAKI, LSM Snak Markus, LSM Guntur, LSM Garda Pancasila dan LSM Aliansi Indonesia. Mereka menuntut agar Penjabat Bupati Bolmong Adrianus Nixon Watung terus melakukan evaluasi jinerja SKPD dan mengganti para pimpinan SKPD yang terindiasi bermasalah hukum.
Seperti yang diteriakan orator dari LSM Snak Markus Zainal Mooduto. Ia meminta Penjabat Bupati untuk mengganti pimpinan SKPD yang terkait masalah hukum. Bahkan para pimpinan SKPD yang telah direkomendasi dari BPK pasca dari Lapaoran Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan waktu lalu untuk segera diganti.
Selain Zainal, Ketua LSM LAKI Firdaus Mokodompit meminta agar dalam pengisian jabatan ataupun rolling perlu adanya keseimbangan. Sebab kata Firdaus, banyak pejabat dari Bolmong yang tidak diberikan posisi.
Demo yang dijaga ketat puluhan dari satuan polisi pamong praja (Satpol PP) itu berlangsung aman terkendali.
Ketua Aliansi Indonesia Yusuf Mooduto berpendapat, Bolmong memiliki sumber daya alam yang kaya raya. Banyak perusahan yang berinvestasi di Bolmong namun dilain sisi tidak memberikan keuntungan bagi warga penduduk setempat.
“Contohnya PT CONCH yang bergerak dibidang semen. Terindikasi belum memiliki ijin operasional, tapi sudah beroperasi. Ini kami minta agar dapat direkomendasi oleh Bupati ke Gubernur untuk segera dihentikan,” tuturnya.
Selama 30 menit beroarasi di depan pintu masuk kantor bupati, sekitar 15 orang pendemo langsung diminta Penjabat Bupati untuk lakukan audiens.
Penjabat Bupati Adrianus Nixon Watung dalam pertemuan mengatakan, sangat berterima kasih dengan masukan tersebut. Ia berjanji akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi masukan pihak LSM.
Nixon menjelaskan, LSM merupakan mitra kerja dari pemerintah baik sebagai penyerap aspirasi maupun sebagai lembaga pengawas. Fungsi LSM lanjut Nixon, merupakan pengembangan dari sebuah organisasi non pemerintah yang bertujuan bisa membantu kinerja pemerintah bahkan justru ikut mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan, ujarnya.(Mg3)
