TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Serapan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kotamobagu masih sangat minim. Dari target sebesar Rp2,9 miliar, yang terealisasi hingga 2 Oktober mencapai 1,467 miliar atau 50,40 persen. Itu artinya, 33 desa/kelurahan masih harus mencari sekira Rp1,444 miliar hingga akhir tahun ini untuk mencapai besaran target yang diberikan.
Dari diperoleh, Kecamatan Kotamobagu Utara yang paling tinggi penyerapannya, yakni sebesar 52,60 persen. Kemudian disusul Kecamatan Kotamobagu Barat dengan capaian 50,96 persen. Serapan paling rendah adalah Kecamatan Kotamobagu Selatan, dengan presentase 49,52 persen. Sedangkan Kecamatan Kotamobagu Timur berada satu tingkat diatas Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan presentase 50,40 persen.
Sedangkan untuk realisasi per desa/kelurahan, paling rendah adalah Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara dengan presentase 25,46 persen dari target sebesar Rp56.189.888. Sedangkan yang tertinggi adalah Desa Pontodon Timur dengan realisasi 78,15 persen dari target Rp11.319.850.
Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara mengingatkan semua lurah dan kepala desa untuk memaksimalkan penagihan pajak ke masyarakat. Manfaatkan perangkat desa dan kelurahan dalam proses penagihannya.
“Perhatiakn serapan PBB-P2 di desa dan kelurahan masing-masing. Hingga akhir tahun semua harus mencapai target,” tegas Tatong, pada kegiatan evaluasi PBB-P2 Senin (3/10/2016).
Sekretaris Kota (Sekkot) Tahlis Galang, memberi kesempatan kepada semua sangadi dan lurah untuk meningkatkan penyerapan PBB-P2. Pekan pertama Bulan November, realisasi tiap desa/kelurahan harus berada pada angka 80 persen.
“PBB ini ada karena wajib dan objek pajaknya ada. Maksimalkan penagihannya,” ujar Tahlis.
Tahlis juga mengingatkan semua sangadi dan lurah untuk berkoordinasi dengan instansi terkait soal status objek pajak di wilayah masing-masing.
“Jangan sampai ada objek pajak yang terdaftar kemudian wajib pajaknya tidak jelas. Kalau ada yang demikian hapus saja dari daftar obejk pajak agar tidak menjadi utang bawaan dari tahun ke tahun,” kata Tahlis.
Untuk mengantisipasi adanya wajib pajak yang enggan membayarkan kewajibannya, Tahlis menegaskan pihaknya siap mempublikasikan ke media para penunggak pajak tersebut.
“Terutama untuk para pejabat. Harusnya mereka yang menjadi pelopor pajak. Kalau ada yang demikian, akan kita publish ke media, biar ada efek jeranya,” ujarnya. (Mg2)
