TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu menaruh harapan agar pengelolaan keuangan di Kota Kotamobagu untuk terus dipertahankan seiring dengan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) yang diraih tiga kali berturut-turut. Pada rapat paripurna LKPJ, enam fraksi di DPRD memberikan apresiasi kepada Wali Kota Kota Kotamobagu Tatong Bara dan Wakil Wali Kota Djainuddin Damopolii atas pengelolaan keuangan yang dinilai sangat baik.
Prestasi yang ditorehkan Pemkot Kotamobagu atas kerja keras selama ini mendapat apresiasi dari para wakil rakyat. Dalam penyampaian pandangan akhir fraksi, enam fraksi yang ada di DPRD memberikan apresiasi ataas keberhasilan yang diraih. Termasuk penerimaan piala Adipura Buana yang diserahkan langsung wakil Presiden Yusuf Kalla kepada Wali Kota Tatong Bara.
“Salah satu hal yang membanggakan bahwa pengelolaan keuangan atas prestasi WTP dari BPK sudah sangat baik. Begitu juga dengan prestasi piala Adipura yang diterima Wali Kota,” kata Diana Roring dari Fraksi PDIP saat memberikan pandangan fraksi di rapat paripurna.
Fraksi Golkar, PAN dan Demokrat juga menyatakan hal yang demikian. Meski memberikan catatan terkait dengan LKPJ, akan tetapi, keberhasilan yang diraih tidak luput dari apresiasi dari enam fraksi di DPRD.
Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara mengatakan, keberhasilan yang diraih tidak lepas dari peran DPRD yang merupakan mitra kerja pemerintah.
“Tanpa ada DPRD, tentu keberhasilan ini tidak akan kita raih. Semoga kemintraan ini akan terus terjaga,” kata Wali Kota.
Wali Kota mengatakan, melalui kritikan masukan dan saran selalu mendorong pihak pemerintah untuk lebih meningkatkan intropeksi diri tentang sejauh mana keberadaan diri kita masing-masing. Pemerintah daerah sudah berkerja seoptimal mungkin untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang telah diterjemahkan dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian lanjut Wali Kota, pemaknaan kinerja pemerintah daerah yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2015 lalu, tidak lepas dari perencanaan strategis dari RPJMD arah kebijakan umum APBD dan prioritas anggaran.
“Alhamdulillah atas kerja keras dari bersama dengan DPRD, lapora hasil pemeriksaan dari BPK atas laporan keuangan, Pemkot Kotamobagu berhasil meraih opini WTP. Oleh karena itu dengan ditetapkan Ranperda menjadi Perda merupakan bukti nyata bahwa pihak eksekutif dan legislatif merupakan mitra kerja yang mempunyai peran yang sejajar,” tutur Wali Kota.
Dari enam fraksi yang ada di DPRD Kotamobagu yakni Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Gerakan Keadilan Indonesia Raya Sejahtera, dan Fraksi Kebangkitan Rakyat. (Mg2)
