TOTABUAN.CO BOLMONG— Nasib 717 tenaga Honorer Daerah (Honda) Kategori 2 (K2) di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat. Bahkan, mendengar adanya pengangkatan bagi tenaga bidan dan dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lebih menyudutkan nasib para abdi negara yang sudah mengabdi bertahun-tahun di Pemkab Bolmong.
“Dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat adanya pengangkatan itu, seakan-akan nasib kami dianak tirikan. Karena belum ada tanda-tanda terkait nasib kami,” keluh salah satu pegawai Honda K2 di Setda Bolmong, yang meminta untuk tak dipublis namanya.
Ia menambahkan, BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Bolmong harus menjadi penyambung aspirasi ke pemerintah pusat terhadap nasib para Honda K2 itu.
“BKD setidaknya lebih serius dalam memperjuangkan nasib kami. Kenapa tenaga lain bisa kami tidak?. Itu menjadi catatan penting bagi BKD dalam menyuarakan aspirasi kami di pemerintah pusat. Apalagi ada rekan-rekan kami yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun,” ujarnya.
Ia berharap, secepatnya BKD Bolmong, bisa menyuarakan aspirasi tersebut.
“Paling tidak secepatnya nasib kami harus ada titik terang. Karena sampai saat ini nasib kami masih terkatung-katung,” katanya.
Terpisah, Kepala BKD Bolmong Zainudin Paputungan mengatakan, pihaknya terus melakukan lobi ke pemerintah pusat soal nasib tenaga Honda K2.
“Sambil melakukan lobi, kita masih sementara menunggu Juknis (Petunjuk Teknis) dari pemerintah pusat terkait pengangkatan tenaga Honda K2,” ujar Zainuddin.
Dia menambahkan pihak BKD siudah beberapa kali mendatangi kantor KemenpanRB untuk menanyakan soal pengangkatan tenaga Honda menjadi CPNS. “Kalau upaya itu (konsultasi) sudah beberapa kali kami lakukan,” ujarnya. (Mg3)
