TOTABUAN.CO BOLTIM — Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Muhammad Assegaf meminta, semua kepala SKPD untuk kooperatif terkait dengan pemeriksaan dari tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mulai melakukan pemeriksaan sejumlah proyek secara fisik di lapangan. Bahkan disaat pemeriksaan, para pimpinan SKPD belum boleh tugas luar.
BPK mulai mengaudit terkait laporan pengelolaan keuangan daerah Boltim tahun anggaran 2015 lalu. Tak hanya dokumen, BPK juga memeriksa secara langsung pengelolaan fisik di lapangan.
“Pemeriksaan BPK akan berlangsung hingga 23 Mei. Sekarang mereka sudah mulai melakukan pemeriksaan fisik di lapangan,” kata Assagaf.
Sekda mengungkapakan , pemeriksaan administrasi terhadap laporan keuangan sudah hampir rampung. Dari pemeriksaan itu, BPK masih meminta sejumlah klarifikasi terkait pengelolaan fisik di lapangan kepada satuan kerja.
“Masih ada data tambahan yang diminta klarfikasi seperti data persediaan ke SKPD. Tapi sebagian tim sudah melakukan pemeriksaan fisik lanjutan,” tambah Assagaf lagi.
Untuk pengelolaan dana desa lanjutnya, BPK juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen surat pertanggungjawaban dengan memanggil puluhan kepala desa untuk dimintai klarifikasi termasuk terkait penggunaan dana bagi hasil dari PBB. Bukan hanya itu BPK juga melakukan pemeriksaan aset termasuk kendaraan dinas.
“Namun pemeriksaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, belum ada hasil . Nanti mereka akan beritahu,” bebernya.
Dia mengingatkan juga untuk kepala desa untuk kooperatif. BPK akan turun memeriksa kondisi fisik pengelolaan dana desa di lapangan. Dia kecewa karena saat pemeriksaan inspektorat sejumlah desa dinilai tak serius terhadap penyusunan SPJ.
Dia mengakui, hasil pemeriksaan Inspektorat beberapa waktu lalu terhadap pengelolaan dana BOS ditemukan pengelolaan dana BOS yang tak sesuai peruntukannya. (fac)
