TOTABUAN.CO BOLMONG – Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di yang telah dirumuskan di tingkat kecamatan hingga Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) wajib dikawal.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal dan Statistik (BP3MS) Bolmong, Ramlah Mokodongan, berharap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memperjuangkan hasil Musrenbang tersebut dalam pembahasan di tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
“Semua pimpinan SKPD wajib menghadiri pembahasan praMusrenbang di tingkat Provinsi Sulut,” katanya.
Dalam praMusrenbang yang akan digelar pekana depan itu, semua usulan dalam Musrenbang tingkat kabupaten harus diperjuangkan secara bersama.
“Jadi, yang lebih mengenal program adalah SKPD bersangkutan. Jika pimpinan SKPD bersangkutan tidak menghadiri pembahasan tersebut, bisa saja usulan tidak terakomodir,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil Musrenbang tingkat kabupaten dibahas berdasarkan mekanisme termasuk melibatkan para anggota DPRD untuk membahas berbagai rencana pembangunan dan pengadaan yang dilaksanakan.
“Anggota DPRD dilibatkan dalam program tersebut sehingga program sudah berdasarkan sinkronisasi legislatif dan eksekutif,” katanya.
Bupati Bolmong Saihi Mokodongan, menjelaskan semua usulan dalam Musrenbang adalah prioritas dan mendesak.
“Yang jelasakan diutamakan program yang menyentuh langsung kepada masyarakat,” ujarnya. (Has)
