TOTABUAN.CO-Sejumlah kelompok masyarakat sipil meminta kepada jokowi agar tidak membuat komitmen apapun, terkait perjanjian perdagangan bebas Trans Pacific Partnership (TPP) dalam pertemuan US-ASEAN Summit 15-16 Februari 2016 di California, Amerika Serikat (AS).
Jokowi mengatakan, kunjungannya ke AS saat ini tidak ada hubungan sama sekali dengan TPP.
“Kita ke sini tidak ada urusannya dengan TPP, kita ke sini untuk US-ASEAN Summit,” jelas Jokowi, di Miramonte Resort, Palm Spring, California, AS, Senin waktu setempat (15/2/2016).
Dia menjelaskan, pada Oktober 2015 lalu dirinya ke Washington DC dan bertemu dengan Presiden AS, Barack Obama. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengakui menyatakan keinginan Indonesia bergabung dengan TPP. Perjanjian perdagangan bebas yang digagas oleh AS.
“Tapi ini perlu saya sampaikan, bahwa prosesnya masih panjang, mungkin bisa 2 atau 3 tahun. Ini proses masih panjang perlu waktu. Kita juga akan lihat FTE Eropa (perjanjian perdagangan bebas Eropa), kita akan mengarah ke sana lebih dahulu, itu pun perlu proses yang memerlukan waktu bukan hanya sebulan, dua bulan, mungkin sampai 2-3 tahun. Ini perlu proses yang panjang,” tutur Jokowi.
Menurutnya, semua untung rugi akan dihitung oleh pemerintah secara hati-hati sebelum bisa bergabung dengan perjanjian perdagangan bebas, apakah itu AS atau Eropa.
“Paling penting yang pertama, perlu kehati-hatian dalam mengkalkulasi, perlu menghitung untung dan rugi bagi kepentingan nasional kita, semua dikalkulasi dan ini masih dalam proses,” jelas Jokowi.
Di tempat yang sama, Menteri Perdagangan Thomas Lembong menyatakan, masih ada proses teknis dan politis terkait perdagangan bebas di AS dan Eropa. Di Eropa, perjanjian perdagangan bebas masih memerlukan ratifikasi parlemen.
“Negara-negara pendiri TPP juga belum ratifikasi, baru kesepakatan tapi mereka harus melewati proses 12 parlemen untuk meratifikasi,” kata Lembong.
“Pemerintah tidak akan serakah, alasan kita mau masuk untuk kepentingan nasional, untuk mengangkat perekonomian kita. Presiden sudah tegas dan jelas untuk nego yang benar yang menguntungkan kepentingan nasional,” imbuhnya
