TOTABUAN.CO BOLTIM —Tak semua PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), suka dengan kenaikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
Hal ini diakui salah satu Pimpinan SKPD enggan dikorankan namanya. Menurutnya, upaya Pemkab menaikkan TKD tidak berjalan lurus dengan kinerja dan disiplin PNS. Apalagi masih banyak SKPD belum menggunakan absen sidik jari.
“Sehingga PNS yang bekerja di SKPD menggunakan absen sidik jari merasa cemburu. Karena mereka terlambat sedikit atau tidak masuk kerja langsung dipotong TKD-nya. Sementara PNS bekerja SKPD belum menggunakan absen sidik jari, tak perlu takut terlambat dan dipotong TKD-nya. Karena masih menggunakan absen manual jadi bisa direkayasa,” terangnya.
Menurutnya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) lebih tegas dan menerapkan semua SKPD wajib menggunakan absen sidik jari. Untuk menghindari adanya kecemburuan sesama PNS.
“Agar tidak ada lagi yang memanipulasi data absen dan PNS lebih disiplin lagi,” tuturnya.
Menanggapi ini, Sekkab Boltim Ir Muhammad Assagaf menuturkan, dirinya sudah meminta semua SKPD menggunakan absen sidik jari mulai Februari. Tidak akan memberikan toleransi lagi pada PNS yang tidak patuh aturan dan disiplin.
“Diharapkan semua PNS menaatati semua aturan, karena saya sendiri akan memerintahkan TKD-nya dipotong jika masih melanggar aturan,” tegas Assagaf.
Ditambahkannya, ia juga sudah meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) lebih gesit dan intens melakukan razia PNS. “Terutama di jalan dan di kantin saat jam kerja berlangsung,” pungkasnya. (fac)
