TOTABUAN.CO BOLMONG–Informasi adanya permintaan jatah proyek di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduga dilakukan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) , saat proses pembahasan APBD 2016, kini mulai diseriusi aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bolaang Mongondow Raya.
Tim yang dibentuk telah turun ke SKPD untuk melakukan investigasi. “Ini akan kami kawal langsung melalui proses investigasi. Apakah informasi ini benar atau tidak, akan diketahui saat proses lelang proyek berlangsung. Tim kami sudah mulai turun bekerja,” kata Ketua Umum HMI BMR, Sutrisno Tola.
Sebelumnya, sumber resmi menuturkan di Pemkab Bolmong, saat pembahasan APBD 2016 berlangsung, sejumlah SKPD mendapat tekanan demi untuk meloloskan permintaan jatah proyek dari para wakil rakyat itu.
“Yang sering membuat pembahasan dan paripurna APBD berjalan lambat karena belum ketemu deal-deal terkait proyek dengan SKPD. Bahkan ada yang memang terang-terangan meminta dengan cara menekan,” kata sumber.
Dirinya menyayangkan agenda untuk kepentingan rakyat diwarnai dengan hal seperti itu. Akibatnya, proses pembahasan harus tertunda dan tidak berjalan dengan semestinya.
Para pimpinan hingga staf merasa tertekan dengan kondisi itu. “Kami sangat memahami, tapi pada kondisi ini kemudian ada tekanan-tekanan, maka hal ini bisa berpengaruh pada kinerja dan realisasi pelaksanaan kegiatan fisik pada tiap tahun berjalan,” ujar sumber.
Wakil Ketua DPRD Bolmong, Kamran Muchtar pun membantah soal itu. Politisi PAN itu menegaskan, tidak ada deal-deal proyek dalam pembahasan. “Kalaupun ada itu hanya sebatas aspirasi dan itu normal saja sesuai kondisi keuangan yang ada,” kata Kamran. (Has)
