TOTABUAN.CO BOLMONG–Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), hingga saat ini, tak kunjung mengeluarkan rekomendasi perijinan untuk perusahan PT Sulenko Bohusami Cement yang bekerjasama dengan PT Conch North Sulawesi Cement. Padahal, beberapa persyaratan telah dipenuhi. Nilai investasi mencapi Rp10 triliun.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada pihak BKPM yang memantau pelaksanaan proyek ini,” kata Ko’ Surya, owner PT Sulenko, Senin (23/11).
Dijelaskannya, proyek tersebut sudah sejak lama direncanakan. Pada tahun 1996 lalu, sudah dilakukan pembebasan lahan.
“Sekarang sudah ada investor yang serius. Ijin kami belum lengkap mereka sudah berani mulai melakukan kegiatan sebagai tanda bahwa mereka siap berinvestasi di daerah. Dari tahun lalu sampai sekarang kenapa tidak keluar rekomendasi,” tambahnya.
Bahkan, jika rekomendasi di daerah tidak dikeluarkan, maka mereka akan mengurus secara berjenjang sampai ke pemerintah pusat.
“Apabila dari daerah tidak bisa, kami akan ke provinsi. Kalau dari provinsi tidak bisa juga, kami akan ke pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Mengapa ijin ini menjadi hambatan. Sebenarnya kami ini adalah bagian dari daerah dan akan membangun daerah, kami sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Selain itu, Kantor Imigrasi Kotamobagu juga telah mengembalikan 5 pasport warga negara Cina yang bekerja di PT Conch North Sulawesi.
“Dokumen pasportnya kami kembalikan kepada yang bersangkutan karena tidak ada permasalahan. Intinya mereka memiliki pasport yang masih dalam proses perpanjangan di jakarta. Karena ini terkait dengan investasi untuk daerah, maka kami melihat dari sisi asas manfaatnya. Apabila kasus ini akan ditingkatkan ke penyidikan, akan berpengaruh pada hubungan bilateral, investasi di Bolmong,” kata Arthur Mawikere, Kepala Kantor Imigrasi Kotamobagu.
Sementara, Kepala Bidang Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Priyatno mengatakan, daerah sebaiknya memberikan kemudahan jika ada investasi yang masuk.
“Investasi ini mencapai Rp10 triliun yang akan memberi banyak manfaat kepada masyarakat. Seperti di Kalimantan Selatan, Banten, Papua Barat, Sulawesi Selatan, di Baru dan Maros,” jelasnya. (Mg3)
