TOTABUAN.CO BOLMONG—Konflik dua kelompok masa dari dua desa yakni Desa Imandi dan Tambun Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) hingga kini sudah berangsur pulih. Meski demikian sejumlah aparat dari Polres dan di bantu BKO Polda, aparat Brimob dan TNI masih berjaga-jaga di wilayah itu guna mengantisipasi bentrok susulan.
Namun, konfilik yang terjadi menurut Kapolres Bolmong AKBP William Simanjutak, terkesan salahkan pihak pemerintah dan DPRD. Menurutnya kejadian tersebut seharusnya Bupati Salihi Mokodongan yang harus bertanggung jawab.
“Kalau pertikaian yang terus terjadi diantara kedua kelompok Imandi dan Tambun adalah kesalahan pemerintah. Pemerintah dinilai lambat lakukan pencegahan,” kata William Senin (5/10).
William menambahkan, Pemerintah dan DPRD Bolmong harusnya proaktif dalam menangani pertikaian yang terjadi di daerah Dumoga, tegasnya.
“Pihak Kepolisian hanya menangkap pelaku-pelaku ataupun provokator yang mengakibatkan terjadinya pertikaian, namun pemerintahlah yang menjadi penentu keamanan daerah itu sendiri,” kata mantan Kasubdit Tipikor Polda Sulut ini.
“Harusnya Bupati bahkan DPRD pun harus lebih peka dan proaktif untuk melakukan pendekatan kepada masyaratkat, jangan biarkan masyarakat menjadi bodoh dan tidak bisa diatur,” pungkasnya.
Namun sebelumnya, Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdany justru menyorot kinerja aparat kepolisian yang bekerja secara tidak profesional. Bahkan kata Brani sapaan akrabnya, konflik dua kelompok masa akibat kebodohan dari aparat kepolisian.
“Sistim intelejen tidak bekerja maksimal dalam menangani persoalan awal yang terjadi. Ini akibat kebodohan aparat yang tidak tahu melihat momen ketika terduga dilepas paska ditahan,” tegas Benny. (Mg2).
