TOTABUAN.CO- Permasalahan bibit merupakan salah satu persoalan utama perikanan Indonesia. Maka dari itu, peningkatan kualitas mesti segera didorong untuk mewujudkan perikanan yang berdaya saing.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berpesan kepada pegawainya di bagian penelitian dan pengembangan (litbang) agar melakukan penelitian yang mengarah kepada produktivitas dan menyentuh langsung lapisan masyarakat.
“Jaringan kultur untuk bibit baik harus diusahakan segera. Setiap tahun harus ada peningkatan bibit, tidak boleh lagi research yang tidak terasa,” kata dia saat melantik pejabat eselon II, di Jakarta, Jumat (11/9/2015).
Kriteria bibit, lanjut Susi bibit tersebut mesti tahan terhadap penyakit. “Kita kalah kompetisi negara tetangga, karena jaringan kultur mereka lebih bagus sehingga bisa produksi bibit tahan penyakit dan tidak butuh pakan banyak. Itu harus jadi unsur utama dari arahan research bibit kita,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, dia juga menuturkan para pejabat memiliki paradigma sebagai pelayanan masyarakat (public service). Dengan kondisi saat ini, masyarakat bisa memantau pekerjaan pemerintah. Oleh karenanya, dia berharap para pejabat melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
“Kita tidak boleh agenda tersembunyi dan pikiran melakukan semau kita. Kita bekerja untuk sebanyak-banyaknya stakeholder khususnya dan masyaakat pada umumnya,” tandasnya.
Pesan Menteri Susi
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Susi juga ingin pejabat yang baru diangkat supaya bekerja lebih cepat. “Untuk tim baru selamat. Saya berharap kita bisa lari lebih cepat. Jangan lupa, kerja kita semakin banyak,” kata dia.
Susi juga memberikan wejangan kepada pejabat yang diganti agar tidak berkecil hati. Susi bilang, reorganisasi merupakan sesuatu yang lumrah. Dia menegaskan, reorganisasi diperlukan untuk kerja yang lebih baik ke depannya.
“Kita sebagai organisasi harus melakukan analisa dan evaluasi untuk memilih orang terbaik di bidang dan pekerjaanya,” tuturnya.
Lebih dari itu, dia mengatakan pergantian susunan pejabat bertujuan untuk mengubah paradigma pemerintah sebagai pelayan publik. Hal itu juga dilakukan untuk menghadapi tantangan global.
“Kita tidak boleh ada agenda tersembunyi dan pikiran melakukan semau kita. Kita bekerja untuk sebanyaknya untuk stakeholder khususnya dan masyaakat pada umumnya,” tandas dia.
Sumber:liputan6.com
