TOTABUAN.CO BOLMONG — Kesalahan dalam penyaluran bantuan pemerintah yang dinilai tidak adil harus dicegah agar tidak terulang, sebab berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, hingga berdampak konflik pada masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) Bolaang Mongondow (Bolmong) pun mengaku akan segera memperbaiki data yang ada. Kepala BPS Novri Mokoagow, mengakui jika data yang digunakanya saat ini masih mengacu pada data 2011.
“Sehingga sudah sangat mendesak untuk diperbaharui. Karena kita dapat pastikan bahwa dari 2011 hingga 2015 ini sudah banyak perubahan baik dari sisi jumlah penduduk dan kondisi ekonomi masyarakat,” katanya.
Untuk pemutahiranya akan dilakukan dengan dua cara, yakni melalui forum konsultasi publik yang biasanya melibatkan Pemkab hingga jajaran pemerintah kecamatan dan desa. Kemudian, dengan cara pendataan lapangan yang biasanya dilakukan tenaga pendataan lapangan.
“Untuk tenaga pendataan lapangan sudah terbentuk melalui perekrutan beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Wakil Bupati (Wabup) Yanny Ronny Tuuk, mengatakan hasil pendataan ini akan digunakan untuk perencanaan program perlindungan sosial dengan sasaran keluarga status kesejahteraan terendah di Indonesia.
“Sangat penting untuk menghasilkan data akurat, yang akan digunakan dalam penyaluran program perlindungan sosial, yang harus tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan basis data terpadu, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal, sehingga menghindari kesalahan dalam penetapan sasaran program sosial,” kata Yanny yang juga menjabat Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). (Has)
